2020-08-09 |  Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran M / 8 / HK.04 / V / 2020, Menteri Sumber Daya Manusia Republik Indonesia, mengenai perlindungan pekerja / pekerja dalam kerangka rencana asuransi untuk mencegah kecelakaan kerja. Insiden penyakit akibat kerja karena penyakit virus Corona 2019 (Covid -19). Mempertimbangkan jumlah pekerja / pekerja yang terinfeksi Covid-19, SE pada 28 Mei 2020 berlaku untuk gubernur di seluruh Indonesia-beberapa di antaranya Orang-orang telah meninggal.

Pelepasan SE didasarkan pada 2019 No. 7 Presiden Republik Indonesia tentang Penyakit Menular. Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai penyakit akibat kerja (PAK) dalam kategori berikut: Disebabkan oleh faktor paparan yang disebabkan oleh aktivitas kerja Penyakit, yaitu, itu bukan faktor paparan biologis populasi. / Pekerja dan / atau pekerja yang menderita penyakit akibat kerja (PAK), karena Covid-19 berhak mendapatkan manfaat dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berdasarkan undang-undang undangan, “kata Menaker Ida Jakarta Senin (06/01) /2020).

Di tenggara, Menaker Ida menjelaskan kepada pekerja bahwa karena Covid-19, pekerja digolongkan sebagai risiko khusus / spesifik yang dapat menyebabkan PAK, yaitu (1) staf medis, termasuk staf medis. Pekerja dan petugas kesehatan yang merawat / merawat rumah sakit, fasilitas kesehatan dan / atau pasien di tempat lain yang ditentukan oleh pemerintah untuk terinfeksi / terinfeksi Covid -19;

“Tenaga medis dan kesehatan termasuk dokter, dokter gigi, spesialis dan dokter gigi spesialis , Perawat, bidan, insinyur biomedis dan teknolog laboratorium medis, apoteker, apoteker dan tenaga farmasi teknis, dan petugas kesehatan masyarakat, seperti ahli epidemiologi kesehatan, “kata Menaker Ida.

(2) Staf pendukung kesehatan di rumah sakit, fasilitas sanitasi dan / atau tempat lain berdedikasi untuk merawat pasien yang terinfeksi Covid-19; dan (3) tim relawan yang bertanggung jawab untuk memerangi pandemi Covid-19 .—

— Menaker Ida dari SE mengharuskan gubernur untuk memastikan bahwa setiap pemberi kerja (perusahaan / agen / agensi / organisasi) melakukan yang terbaik untuk mencegah risiko Covid-19 dan memaksimalkan Covid-19 -19 Lokasi pos komando K3 untuk menghindari kasus-kasus PAK, karena Covid-19 mematuhi peraturan dan standar K3 dan persyaratan kesehatan h perjanjian terkait dengan pencegahan dan kontrol Covid-19.

Selain itu, SE juga membutuhkan pekerjaan pekerja / pekerja. Perusahaan tempat pekerja terlibat dalam pekerjaan risiko spesifik / spesifik untuk menambah pekerja / pekerja ke dalam rencana jaminan sosial BPJS. Menyewa dan memastikan bahwa pekerja / pekerja menerima tunjangan JKK.

“JKK yang tidak memasukkan pekerja / pekerja dalam rencana kerja BPJS Majikan, maka, jika pekerja / pekerja menerima PAK karena Covid-19, majikan akan memberikan manfaat dari program JKK sesuai dengan klausul kepatuhan, katanya. Resolusi ketidaksetujuan ketika JEK merencanakan dan menyelesaikan PAK, karena Covid-19 diimplementasikan sesuai dengan hukum.

Sesuai peraturan perundang-undangan, pekerja sosial “, Menaker Ida menyimpulkan. (*)

Tinggalkan Balasan