2020-08-09 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEW.COM – Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah pemukiman kembali dan perlindungan galangan kapal Indonesia. “Dalam pidatonya Kamis lalu (18 Juni 2020) yang dirilis melalui konferensi video tentang catatan pedoman tentang peningkatan perlindungan ABK dan pengelolaan kapal penangkap ikan asing di Indonesia, Menteri Tenaga Kerja Ida mengatakan: Hibah dan merekrut perusahaan yang akan menempatkan kru. Proses pengumpulan data, proses pelatihan dan sertifikasi, proses pelatihan kru di masa depan, dan lisensi untuk proses pengawasan. “Kami benar-benar melakukan langkah-langkah evaluasi dan langkah-langkah perbaikan ini sehingga dampak masalah yang disebabkan oleh intervensi di masa depan dapat dikurangi Ke yang terendah. “Kata Menaker Ida.

Menaker Ida juga mengungkapkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia No. 18 tahun 2017 (PPMI) dengan jelas menyatakan bahwa kru nelayan Indonesia yang bekerja di kapal dengan bendera asing adalah bagian dari PMI– – Perlindungan PMI mencakup perlindungan sebelum, selama dan setelah bekerja. Masalah hukum, sosial dan ekonomi, “katanya. Pengelolaan pemukiman kembali kapal migran yang lebih baik, pemanfaatan potensi laut negara dan kandungan yang terkandung di dalamnya mutlak diperlukan untuk mewujudkan kebaikan bersama, agar laut Indonesia menjadi “kelak, nelayan kita bahkan awak kapal,” jelasnya, kapal tidak lagi hanya di luar negeri. Garap kapal, dan garap kapal Indonesia yang bagus. ”(*)

Tinggalkan Balasan