2020-08-09 |  Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Menteri Desa, Daerah Rentan dan Imigrasi Abdul Halim Iskandar melepaskan 7.488 mahasiswa dari Universitas Negeri Padang (UNP) pada Selasa (23/6), yang sebenarnya Peserta Kuliah Kerja Praktik Departemen Kesehatan (KKN) Kantor PDTT Jakarta.

Dalam Program Pembangunan PBB, publikasi KKN yang diadakan oleh Program Pembangunan PBB, selain Mendes PDTT (Mendes PDTT), kepala sekolah Program Pembangunan PBB Ganevri, Provinsi Sumatera Barat Gubernur Simon Sumatra Ilwan Parenitno (PD) Menteri Anwar Sanusi dan pejabat lain dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemimpinnya, Abdul Halim Iskandar (Abdul Halim Iskandar), umumnya dikenal sebagai “Menteri Gus,” katanya terkait dengan penggunaan dana pedesaan dalam pembangunan pedesaan. Menurutnya, ada dua hal yang menjadi inti dari penggunaan dana desa, yaitu sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan: “Jika ada dua hal ini, kita dapat mengoptimalkan dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh desa. Tentu saja, upaya yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dan ekonomi akan sangat dipercepat.” – Mengenai pertumbuhan ekonomi pedesaan, Gu Menteri Si mengatakan bahwa jika dilakukan di daerah pedesaan atau antar desa, itu akan sangat efektif. Salah satu sektor PDTT adalah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi, yang mendorong keberadaan perusahaan pedesaan (BUMD) untuk memungkinkan mereka untuk bekerja sama antara BUMD di daerah pedesaan.

“Ini bukan melalui pembentukan BUMD baru. Namun, konektivitas antara BUMD atau BUMD bersama” didasarkan pada kerja sama antar desa. Ketika produk dapat dikelola dari hulu ke hilir dalam unit regional, potensi desa yang lebih tinggi tentunya akan memberikan nilai tambah. Dia mengatakan: “Ini sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa.” PDTT akan melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa prioritas penggunaan dana desa di bawah Izin pada tahun 2021 fleksibel dan memenuhi kebutuhan penduduk desa.

“Ini adalah tantangan yang sering kita hadapi. Kami berharap mantan juru bicara Dewan Regional Jawa Timur mengatakan:” Pengembangan bantuan perencanaan yang diberikan oleh semua siswa KKN sebenarnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat, bukan pada aspirasi, bukan pada aspirasi. . “-Menurutnya, dana tingkat desa dalam beberapa tahun terakhir masih didasarkan pada keinginan. Ini telah terbukti karena tidak ada hubungan antara satu situs pengembangan dan situs pengembangan lainnya.

Tapi ini lebih kondusif untuk keadilan, karena Ada orang yang ingin membangun sesuatu dalam waktu tertentu, dan kemudian ada orang yang ingin mendapatkan sesuatu dari dana desa. “Ini sangat mudah dimengerti, karena ini adalah masalah mendasar yang sangat penting yang perlu dipecahkan. terlalu banyak. Namun, mantan ketua DPRD de Jombang mengatakan, bagaimanapun, bahwa proses perencanaan pembangunan model berbasis permintaan akan secara bertahap diubah menjadi rencana berbasis permintaan untuk menyelesaikan berbagai masalah di desa.

Menteri Gus berharap agar peserta KKN yang bertugas di daerah masing-masing, terutama yang di desa, dapat memahami skala pengembangan prioritas desa lain.

“Saya harap mahasiswa ini benar-benar memahami skala prioritas pembangunan desa, termasuk desa-desa yang diduduki KKN.” Ia mengatakan berharap pekerjaan yang dilakukan di lapangan mendapat respon positif dari warga desa dan melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan warga desa. Kontribusi.

Tinggalkan Balasan