2020-08-08 |  Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah meminta pekerja migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri selama pandemi Covid-19 untuk menunda liburan mereka, kembali dan kembali ke negara asal mereka. Ketika dipaksa untuk kembali ke rumah, PMI harus mematuhi standar protokol kesehatan yang ditetapkan. “Untuk memutus rantai distribusi Covid-19, kami mendesak PMI untuk menunda kepulangannya hingga bisa mengatasi situasi peti kemas Corona. Menaker Ida di Jakarta, Minggu (10 Mei 2020) mengatakan.” -Penaker Ida mengungkapkan hal tersebut. , Menjadi narasumber diskusi online tentang “Penempatan PMI dan Kebijakan Perlindungan Saat Pandemi Covid-19 dan Pengesahan Undang-Undang Nomor 18/2017” oleh AKU Indonesia melalui video conference di Jakarta, Minggu (5 Mei 2020) -Ditemani oleh manajer umum sementara Binapenta dan PKK Aris Wahyudi dan direktur PPTKLN Eva Trisiana, Menaker Ida menyatakan bahwa mereka akan terus berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia dari wilayah pemukiman kembali dan komisaris tenaga kerja untuk memastikan-melindungi IKM yang bekerja di luar negeri- Langkah lain yang dilakukan adalah melakukan komunikasi dengan pengguna / pengguna (pemberi kerja) dan agen penempatan sehingga mereka dapat terus membantu / memfasilitasi tinggal / tinggal bersama PMI dengan kontrak kerja yang telah habis masa berlakunya. Negara / kawasan.

“Kami juga sedang berkoordinasi agar PMI tidak bisa bekerja dengan baik karena kebijakan yang sebenarnya. Katanya. -Jauhi keramaian-Jauhi keramaian

Saat pandemi Covid-19 berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia, Menaker Ida Ini juga menyerukan kepada semua IKM di negara tujuan untuk menghindari penggunaan masker untuk meninggalkan rumah mereka dalam keadaan darurat dan menjauh dari pusat keramaian.

“Kami berkoordinasi dengan departemen tenaga kerja” sarana teknis Dia mengatakan bahwa tujuan dari negara pemukiman kembali adalah untuk meminta pengusaha untuk menjauhkan PMI dari keramaian Center, kenakan masker saat keluar kediaman. Dan tanggap aktif hotline layanan perlindungan WNI, termasuk PMI yang tertaut Covid-19. Termasuk penyampaian informasi update status PMI negara tuan rumah (*).

Tinggalkan Balasan