2020-08-08 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Tenaga Kerja telah menandatangani nota kesepahaman (LSU) tentang sistem sertifikasi jenis LSP tentang jenis lembaga sertifikasi profesional (LSP) melalui Administrasi Umum Binalattas Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan Badan Sertifikasi Kejuruan Nasional (BNSP). -Kesepakatan menunjukkan bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan BNSP memiliki komitmen terkait dengan program standar BLK untuk pelatihan dan sertifikasi. Hal ini dilakukan untuk menyamakan standar untuk menerapkan program pelatihan kejuruan di seluruh Indonesia. Bambang Satrio Lelono, Direktur Jenderal Binalatas, Kementerian Tenaga Kerja, mengatakan kepada kantor BNSP di Jakarta, Kamis (25/6): “Ini adalah standar yang dibutuhkan dunia kerja.” Program pelatihan offline , Ini juga bisa menjadi program pelatihan online.

“Saya harap LSP juga akan mengikuti rencana pelatihan online ini. Karena itu, jika pelatihan BLK akan dilakukan secara online, sertifikasi juga akan dilakukan secara online. Ini akan memudahkan kita untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi berskala besar. “Katanya. Pelaksanaan pelatihan sama di semua wilayah. Misalnya, pelatihan mengendarai mobil di Papua dan Aceh dilakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pelatihan yang sama. Setelah penandatanganan, rencana pelatihan di semua wilayah akan sama. Ya, dan gunakan tiga metode: itu bisa dilakukan melalui KKNI, metode profesional atau kluster. Jika saat ini ada standar, tetapi metode implementasinya berbeda, saya berharap setelah ini Kunrong mengatakan: “Tidak akan ada program pelatihan yang berbeda.

Menurutnya, sertifikasi yang diberikan oleh pihak lain adalah proses akreditasi akhir, oleh karena itu BNSP dapat memastikan kualitas pelatihan yang telah selesai melalui LSP, terutama dalam proses perencanaan dan sertifikasi.

Penandatanganan nota kesepahaman Sebenarnya mendapat bantuan 30 ketua BLK dan presiden LSP P2 BLK.

Tinggalkan Balasan