2020-08-07 |  Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pertanian (Kementan) sadar bahwa pandemi Covid-19 memengaruhi pasokan makanan. Alasannya adalah bahwa Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) baru-baru ini mengumumkan bahwa pandemi korona mungkin berdampak pada kekurangan pangan.

Masalahnya adalah bahwa selain pandemi, ada juga ancaman krisis pangan karena konversi lahan yang sedang berlangsung. Menurut data dari Kementerian Urusan Pertanian dan Perencanaan Pertanahan / Administrasi Pertanahan Nasional (ATR / BPN), antara 2013-2019, lahan pertanian berkurang 287.000 hektar.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) sendiri kerap mengingat bahwa melalui Distan, sebenarnya pemerintah daerah menjaga kelestarian lahan pertanian agar tidak berubah fungsinya. Konversi lahan di beberapa daerah menyebabkan hilangnya hasil produksi yang sangat besar, dan sekitar 10.000 hektar sawah tergenang air. Menteri Pertanian mengatakan: “Saya katakan lahan adalah faktor utama dalam produksi pertanian untuk menjamin ketahanan pangan nasional.” — Secara hukum, peredaran lahan pertanian dilindungi oleh UU No. 41 tahun 2009 untuk melindungi lahan pertanian berkelanjutan. Jangan main-main, aturan ini mengancam siapa saja yang secara tidak langsung mengubah fungsi lahan.

“Sepanjang anda tahu bahwa undang-undang ini merupakan tindak pidana, maka dapat dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda 5 miliar dolar AS.” Ia menegaskan:

General Manager Infrastruktur dan Sarana Pertanian (PSP) Sarwo Edhy menjelaskan Untuk menghindari transfer tanah, setiap orang harus menunjukkan pentingnya implementasi hukum dan peraturan. (Lembaga penegakan hukum) aturan ini, “kata Savor Eddie. Pemerintah No. 1 (PP) pada 2011, tentang pembentukan dan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan.

Selain itu, ada PP 12 tentang langkah-langkah insentif / 2012, PP No. 21/2012 tentang Sistem Informasi Pertanian Berkelanjutan dan UU No. 26/2007 tentang Pengembangan Lahan.

Tinggalkan Balasan