2020-08-05 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Tenaga Kerja telah menandatangani nota kesepahaman (LSU) tentang sistem sertifikasi jenis LSP tentang jenis lembaga sertifikasi profesional (LSP) melalui Administrasi Umum Binalattas Kementerian Tenaga Kerja Indonesia dan Badan Sertifikasi Kejuruan Nasional (BNSP). -Kesepakatan menunjukkan bahwa Kementerian Tenaga Kerja dan BNSP memiliki komitmen terkait dengan program standar BLK untuk pelatihan dan sertifikasi. Tujuannya adalah untuk menyamakan standar untuk menerapkan program pelatihan kejuruan di seluruh Indonesia.

“Saya sangat senang untuk membangun sistem sertifikasi. Menurut kesepakatan bersama ini, kami berkomitmen untuk memberikan jaminan bahwa pelatihan yang diberikan oleh BLK akan memiliki standar yang sama.” Bambang Satrio Lelono, Direktur Binalatas, Kementerian Tenaga Kerja, mengatakan kepada laporan Jakarta pada hari Kamis Kantor BNSP mengatakan. Anda tidak hanya dapat mengembangkan rencana pelatihan online, tetapi Anda juga dapat mengembangkan rencana pelatihan online.

“Saya berharap program pelatihan online juga dapat diikuti oleh LSP. Oleh karena itu, jika pelatihan BLK dapat dilakukan secara online, sertifikasi juga dapat dilakukan secara online. Dia berkata:” Kami akan melakukan pelatihan dan sertifikasi berskala besar.

Visit Visit, penanggung jawab BNSP, mengatakan bahwa sesuai perjanjian, diharapkan pelaksanaan pelatihan di semua wilayah akan sama. Misalnya, pelatihan mengendarai mobil akan dilakukan di Papua dan Aceh dengan jadwal pelaksanaan pelatihan yang sama. “” Setelah menandatangani Rencana pelatihan di semua daerah akan sama, dan tiga metode akan digunakan. Ini dapat dilakukan melalui KKNI, “Jika ada standar sejauh ini, tetapi metode pelaksanaannya berbeda. Saya berharap tidak akan ada rencana pelatihan yang berbeda setelah ini, “kata Kunjung.

Menurutnya, sertifikasinya adalah bahwa partai adalah proses pengakuan akhir. Sebelumnya, BNSP menggunakan LSP untuk memastikan kualitas implementasi dari pelatihan yang telah selesai, terutama Selama periode perencanaan dan sertifikasi.

Penandatanganan Nota Kesepahaman sebenarnya dibantu oleh 30 ketua BLK dan presiden LSP P2 BLK.

Tinggalkan Balasan