2020-08-05 |  Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Menteri Desa, Daerah Rentan dan Imigrasi Abdul Halim Iskandar mengeluarkan Surat Edaran No. 8 tahun 2020 tentang Covid-19 desa dan mengkonfirmasikan uang tunai desa Rencana Kerja Intensif (PKTD). Pengumuman, dan kemudian mengembangkan perjanjian respons desa Covid-19 melalui pelatihan Lawan Covid-19 relawan desa langsung dipimpin oleh kepala desa dan peralatan desa lainnya.

Menteri Desa Abdul (Abdul) mengatakan bahwa misi Lawan Covid-19, sukarelawan pedesaan, adalah untuk mencegah penyakit dengan mensosialisasikan pendidikan untuk semua anggota masyarakat.

“Sosialisasi semacam ini sangat penting, jadi di desa ada masalah terkait Covid-19 dan bagaimana mencegah masalah,” kata Menteri Gus, nama panggilannya. “Menteri Gus juga menekankan sosialisasi pasien yang meninggal karena infeksi virus korona. Dia menekankan bahwa siapa pun yang meninggal karena Covid-19 dan yang telah menerima perawatan seperti itu di rumah sakit rujukan sesuai dengan standar WHO, Semua bisa mewakili mereka untuk dimakamkan dengan aman. Desa harus dimakamkan di desanya, “desak mantan presiden Dewan Daerah Jawa Timur. Jadi mari kita pahami seluruh komunitas dan lihat apakah mereka yang mati karena Covid-19 aman dan tidak menular, lanjut Gus.

Yang penting adalah proses kepatuhan sesuai dengan standar WHO. Laki-laki Jombang mengatakan: “Salah satu dari mereka tidak boleh diklasifikasikan dengan cara yang begitu penting.”

Pelatihan sukarela di desa Lawan Covid-19 telah dikirim ke Kementerian Urusan Pedesaan Laporkan, area pengembangan, dan aturan umum imigrasi untuk kelompok yang kurang beruntung), melalui email gugustugaskdlc19@kemendesa.go.id.

SE menjadi dasar untuk perubahan APBD, sehingga menggeser pengeluaran dari daerah dan sub-sektor lain ke manajemen bencana, keadaan darurat dan desa-desa darurat, dan menurut “Peraturan Menteri Dalam Negeri” (2018 No. 20, mengenai manajemen keuangan desa) Ditetapkan bahwa daerah pengembangan desa di mana kegiatan padat desa (PKTD) dilaksanakan. Desa-desa (KLB) yang termasuk dalam kasus khusus Covid-19 dapat secara langsung mengubah APBD untuk memenuhi kebutuhan respons COVID-19 di desa-desa. Standar KLB didefinisikan ketika walikota atau walikota kabupaten bersangkutan dengan pengelolaan keuangan desa. Pengoperasian Lawan Covid-19 Relawan Desa dapat berasal dari dana desa, anggaran daerah, dan sumbangan lain dari pihak ketiga, dan harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat, yaitu transparan dan akuntabel. -Dalam hubungannya dengan implementasi SE, departemen PDTT menyediakan pusat panggilan dengan nomor telepon 1500040 dan layanan pusat SMS dari 087788990040 atau 081288990040. (*)

Tinggalkan Balasan