2020-08-04 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Erianto Lambrie dari Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan kekagumannya pada temannya Juliari P. Batubara, Menteri Sosial. Irianto memanggilnya Pak Ari dan bisa menjadi mitra diskusi yang menarik. Irianto mengatakan dalam sebuah posting di akun Facebooknya: “Dia pintar dan rendah hati.” Irianto mengakui bahwa dia sudah mengenal Ari Batubara sejak lama.

Tepatnya, menteri muda telah menjadi wakil bendahara DPP PDI-P sejak 2015. Sekarang, ketika Irianto bertemu dengan Kantor Menteri Sosial, Senin (06/07), kesan positif ini muncul lagi. Kedua pejabat kebetulan bertemu dalam agenda resmi Kantor Kementerian Sosial di Jakarta – gubernur, yang menjabat sebagai Sekretaris Provinsi Kartala, tiba di Kantor Kementerian Sosial (Kementerian Sosial) Indonesia untuk membahas penanganan kemandirian Covid-19 dari Kementerian Sosial untuk menangani pandemi Covid-19. , Terutama program distribusi bantuan sosial di wilayah Kartala.

Pada pertemuan tersebut, Irianto mengatakan bahwa distribusi bantuan sosial di Kartala relatif stabil. Masalah verifikasi dan sinkronisasi penerima data bantuan sosial dapat diselesaikan dengan benar. Untuk menghindari atau meminimalkan kemungkinan tumpang tindih atau duplikasi penerima bantuan sosial.

“Alhamdulillah, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, serta pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pendistribusian bantuan sosial di Kartal, pada prinsipnya, tidak ada masalah yang relatif kritis”, Irianto (Irianto)

Kalta Upaya pemerintah provinsi dalam distribusi bantuan sosial dapat dicapai dengan memperkuat dan koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif, dan menugaskan tim ASN Provinsi Kartala ke semua lokasi yang menerima bantuan sosial. Lacak dan berikan bantuan sosial kepada mereka yang berhak atas bantuan sosial. — Irianto memastikan manajemen keuangan sesuai dengan hukum, dan manajemen anggaran secara transparan dan bertanggung jawab. Dia mengatakan: “Sebuah mekanisme yang menghormati tanggung jawab dan fungsi semua orang dapat dibentuk untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pengawas (BPKP) dan petugas penegak hukum (KPK, polisi dan Jaksa Agung).” Di perbatasan – dalam diskusi, Menteri Sosial berjanji untuk membangun infrastruktur untuk Pusat Pengembangan Program Perlindungan Sosial dan Pusat Pemberdayaan Sosial di daerah perbatasan Kabupaten Nunukan Satu hektar. Jika lahan sudah tersedia, pembangunan infrastruktur dapat dianggarkan dalam anggaran negara 2021. “Dia berkata.

“Sebagai Gubernur Kartala, saya akan melakukan yang terbaik untuk mendukung rencana tersebut melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan, karena ini mempercepat upayanya untuk mewujudkan masyarakat bagi masyarakat Kartala, terutama perusahaan kami di perbatasan. Ada manfaat besar dalam hal kesejahteraan. Wilayah, terima kasih Pak Ali, “kata Irianto.

Provinsi Kartala telah menerima 12.888 program bantuan sosial KPM atau kuota fase pertama PKH, senilai Rp11.428.300.000. Selain Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Kartala juga mengerahkan bantuan serupa, dengan pendapatan Rp200.000 per rumah tangga. Rilis keempat dijadwalkan untuk Juli.

“Saya juga berterima kasih kepada Menteri karena memberikan kuota bantuan sosial (BST) kepada 27.000 keluarga penerima manfaat dalam rencana 9 juta KPM nasional,” kata Irianto dalam akun Facebook-nya. (*)

Tinggalkan Balasan