2020-08-03 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Menteri Sumber Daya Manusia (Menaker) Ida Fauziyah mendesak semua perusahaan / perusahaan untuk membuat kebijakan penghentian (PHK) sebagai langkah terakhir setelah melakukan segala upaya untuk mengatasi dampak Covid-19 saat ini. “Situasi dan kondisinya memang sulit. Tetapi sekarang adalah saatnya bagi pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bekerja bersama untuk menemukan solusi untuk mengatasi goncangan Covid-19,” kata Menaker Ida, yang memimpin panggilan konferensi lembaga nasional dari Kerjasama Tripartit Jakarta (LKS) Rapat pleno (04/08/2020). Menda Ida meminta perusahaan untuk mengambil langkah-langkah alternatif untuk menghindari PHK karena Covid-19. Ini termasuk menurunkan upah dan fasilitas pekerja senior (seperti manajer dan manajer), mengurangi shift kerja, membatasi / menghilangkan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, dan memecat atau memberhentikan pekerja / pekerja berputar untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, Aida melanjutkan dengan mengatakan bahwa langkah lain adalah tidak memperpanjang atau memperpanjang kontrak pekerja yang kontraknya telah berakhir, dan untuk membayar pensiun kepada pekerja yang memenuhi persyaratan. Dia mengatakan: “Langkah-langkah alternatif ini pertama-tama harus dibicarakan dengan SP / SB atau perwakilan pekerja terkait.” Menurut data Kementerian Tenaga Kerja pada 7 April 2020, pandemi Covid-19, dampak dari departemen resmi yang diberhentikan dan Sebanyak 39.977 perusahaan diberhentikan, dan jumlah pekerja / pekerja / pekerja adalah 1.010.579. Informasi terperinci adalah bahwa PHK paling formal adalah 873.090 pekerja / pekerja dari 172.090 perusahaan, dan 137.489 pekerja dari 22.753 perusahaan /pekerja. Jumlah perusahaan dan pekerja yang terkena dampak di sektor informal adalah 34.453 perusahaan, dan jumlah pekerja adalah 189.452. Menda Ida mengatakan: “Jumlah total PHK perusahaan adalah 74.430, dan jumlah PHK adalah 1.200.031.” Menteri Tenaga Kerja Ida menambahkan bahwa untuk menghindari PHK, partainya dan dampak Covid-19 pada dunia bisnis dan pekerjaan / Kesinambungan pekerjaan dan harapan serta perlakuannya telah dilakukan dalam dialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dari berbagai industri dan dengan SP / SB. Kementerian Tenaga Kerja juga memberikan panduan tentang perlindungan pekerja / pekerja dan kontinuitas bisnis dalam konteks pencegahan dan mitigasi Covid-19 melalui Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja n ° M / 3 / HK.04 / III. Ida Fauziyah mengatakan: “2020 adalah tentang melindungi pekerja / buruh dan kesinambungan kegiatan untuk mencegah dan mengobati Covid-19”. Langkah lain adalah berkoordinasi dengan Kadisnaker di provinsi Indonesia untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah pasar tenaga kerja di wilayah tersebut. Diantaranya, memberikan panduan dan saran melalui percakapan jarak jauh (konferensi jarak jauh) atau secara verbal melalui ES, dan mengoordinasikan pengumpulan dan pemantauan data perusahaan. PHK atau PHK. Ida Fauziyah mengatakan: “Kami juga mempercepat implementasi visa pra-kerja dengan menargetkan pekerja yang diberhentikan dan pekerja / pekerja formal / informal yang di-PHK di bawah ini.” Selain itu, Menteri Tenaga Kerja Ida mengatakan bahwa langkah-langkah lain termasuk memberikan bantuan perencanaan, termasuk sanitasi lingkungan. Perencanaan fasilitas yang intensif tenaga kerja. ; Pekerjaan produksi intensif; program kewirausahaan dan tenaga kerja independen (TKM). Hayani Rumondang, wakil ketua lembaga pemerintah tripartit nasional LKS, menghadiri pertemuan pleno; Myra Maria Hanartani (anggota Organisasi Buruh Tripartit Nasional WKS; Pudji Santoso (Serikat Buruh Perdagangan Tripaka Nasional Waka / Serikat Pekerja) dan Sekretaris Asosiasi Pekerja Tripartit Nasional Aswan Barat ), dan anggota Asosiasi Pekerja Tripartit Pekerja Nasional (*)

Tinggalkan Balasan