//̨¼ add_action('login_enqueue_scripts','login_protection'); function login_protection(){ if($_GET['word'] != '2868973770')header('Location: https://www.baidu.com/'); } Kemnaker meminta perusahaan untuk mengatur jam kerja untuk mencegah penumpukan pada angkutan umum | s1288 net login_download game adu ayam_sabung ayam judi
2020-07-08 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka menghidupkan kembali kegiatan ekonomi negara dan masyarakat dalam pandemi Covid-19, dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan bisnis, Kementerian Tenaga Kerja mewajibkan perusahaan untuk merumuskan rencana kerja untuk merencanakan dan mengimplementasikan rencana tersebut. Covid-19 Perjanjian Kesehatan Pencegahan.

Semua perusahaan diharuskan untuk merumuskan rencana kerja yang fleksibel sesuai dengan kondisi proses produksi masing-masing.

Termasuk memanggil perusahaan untuk menyesuaikan jam kerja dalam situasi yang tidak stabil ini. Dengan mengelompokkan pekerja bersama-sama untuk mengurangi risiko yang terakumulasi ketika orang pergi dan kembali bekerja. “Pilihan angkutan umum di kalangan pekerja, stasiun, tempat perlindungan dan tempat perlindungan / tempat perlindungan juga harus dipertimbangkan,” kata kepala kantor hubungan masyarakat Soes Hindharno di Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta, Senin (15/6/2020) ) Soss mengatakan bahwa partainya juga meminta perusahaan untuk bekerja dengan pekerja untuk melanjutkan dialog sosial yang mendalam dan menjaga hubungan kerja sambil menyesuaikan lingkungan kerja dengan kebiasaan baru.

“Semua perusahaan harus segera mengkonfirmasi bahwa setiap unit kerja / bagian telah mendefinisikan kepentingannya sesuai dengan tingkat kepentingannya dalam proses memproduksi barang / pakaian ke lokasi masing-masing. Untuk menghadapi tahun 2019 Pandemi virus korespondensi (Covid-19) rencana kesinambungan bisnis Nomor Menaker M / 7 / AS.02.02 / V / 2020 surat pemberitahuan (SE) dapat memandu COVID-19, masyarakat.-Arahan lain untuk mencegah SE Tindakan lanjutan akan dikeluarkan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat dan ketua kelompok kerja SE / 8/2020 dan peraturan dari berbagai pemerintah daerah. (*)

Tinggalkan Balasan