2020-07-31 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM – Administrasi Umum Transportasi Maritim Kementerian Transportasi dan PT Sarana Abadi Lestari menandatangani perjanjian untuk melakukan kerja sama komersial di bidang penyediaan dan / atau layanan pelabuhan di terminal publik PT Sarana Abadi Lestari di pelabuhan Samarinda. Pemerintah dan entitas komersial pelabuhan meloloskan Mekanisme konsesi. — Dalam hal ini, melalui mekanisme nominasi yang dijelaskan dalam perjanjian, konsesi dapat diberikan kepada badan usaha pelabuhan (BUP) untuk kegiatan pasokan dan / atau layanan pelabuhan. — Dalam keadaan ini, Menteri Perhubungan Republik Indonesia telah memberikan Terminal PT Sarana Abadi Lestari hak konsesi untuk menjual Terminal PT Sarana Abadi Lestari, dan memerintahkan pengenalan Terminal Umum PT Sarana Abadi Lestari dalam bentuk perjanjian. Operasi layanan pelabuhan. Kapten KSOP Kelas II Samarinda Dwi Yanto mengatakan: “Arinda memberikan PT Sarana Abadi Lestari PT hak untuk menyediakan layanan pelabuhan di area konsesi sesuai dengan perjanjian dan peraturan konsesi.” Perjanjian konsesi Samarinda, Rabu (6) / 17).

Kapten Dwi Yanto menjelaskan bahwa kegiatan pelayanan pelabuhan terminal publik PT Sarana Abadi Lestari di pelabuhan Samarinda sejalan dengan Rencana Desain Pelabuhan Nasional (RIP) dan diatur oleh Menteri Perhubungan KP. Sesuai dengan Resolusi No. KM 28 dari Kementerian Transportasi tanggal 7 Juni 2006, Resolusi No. 432 tahun 2017 tentang Rencana Induk Negara Pelabuhan dan Rencana Induk Pelabuhan Samarinda. Ruang lingkup perjanjian konsesi meliputi: Dalam hal lain, kantor KSOP Kelas II Samarinda memberikan PT Sarana Abadi Lestari konsesi untuk menjalankan bisnis, operasi dan pengembangan pelabuhan di area konsesi dalam periode konsesi yang diatur, dan untuk menentukan PT Sarana Abadi Segmentasi dan objek dari perjanjian konsesi yang dilakukan oleh Lestari dan persiapan, regulasi dan pengumpulan layanan penetapan harga pelabuhan di area konsesi didasarkan pada biaya layanan yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Transportasi tentang jenis, struktur, kategori dan mekanisme pelabuhan. Menetapkan layanan pelabuhan penerimaan negara non-keuangan (PNBP) dan mentransfer aset milik PT Sarana Abadi Lestari ke kantor KSOP Kelas II di Samarinda jika periode konsesi berakhir. Dwi Yanto .

Dalam penerapan franchise PT. Di Sarana Abadi Lestari di pelabuhan Samarinda, perhitungan konsesi dilakukan dan ditinjau oleh Biro Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diwakili oleh Provinsi Kalimantan Timur, masa konsesi adalah 37 tahun dan royalti 5% per tahun.

Untuk referensi, PT Sarana Abadi Lestari sebelumnya mengoperasikan terminal untuk keuntungannya sendiri sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Kelautan BX-308 / PP008 tentang persetujuan manajemen pada 19 Juni 2015. Area lingkungan kerja dan lingkungan pelabuhan Samarinda. Terminal melayani kepentingan pribadi di bidang minat untuk mendukung kegiatan komersial darat, termasuk industri kimia dasar organik minyak, gas alam dan batubara PT. Sarana Abadi Lestari .— Tujuan penandatanganan kontrak konsesi adalah untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektifitas operasi pelabuhan dengan menyediakan dan / atau layanan pelabuhan, dan untuk meningkatkan pendapatan negara dengan membayar pendapatan konsesi, karena non-pajak negara (PNBP) )). (*)

Tinggalkan Balasan