2020-07-30 |  Kilas Kementerian

JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka memulihkan kegiatan ekonomi negara dan masyarakat selama pandemi Covid-19, sehingga bisnis dapat terus berkembang, Kementerian Tenaga Kerja mewajibkan perusahaan untuk mengembangkan rencana kerja untuk merencanakan dan mengimplementasikan perjanjian kesehatan preventif Covid-19.

Dorong semua perusahaan untuk merumuskan rencana kerja yang fleksibel sesuai dengan kondisi proses produksi mereka.

Termasuk memanggil perusahaan untuk menyesuaikan jam kerja dalam situasi yang tidak stabil ini.

“Setiap perusahaan harus mendefinisikan pola kerja dengan mengelompokkan pekerja / pekerja untuk mengurangi risiko kemacetan lalu lintas saat meninggalkan dan meninggalkan pekerjaan dan kembali bekerja. Pada hari Senin, Soes Hindharno, kepala Kantor Urusan Publik Kementerian Umum, Jakarta, mengatakan “Pilihan angkutan umum yang digunakan di stasiun, dermaga dan tempat penampungan / pekerja juga menjadi pertimbangan. “(15/6/2020) Sos mengatakan bahwa partainya juga meminta perusahaan untuk bekerja dengan pekerja untuk melanjutkan dialog sosial yang mendalam dan menjaga hubungan profesional dalam proses mengadaptasi lingkungan kerja dengan kebiasaan baru. Dia berkata:” Semua perusahaan Setiap unit kerja harus segera ditentukan sesuai dengan tingkat kepentingannya dalam proses produksi produk / pakaian.

Soes menambahkan bahwa ketika mengimplementasikan rencana kerja dan rencana kesepakatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, perusahaan dapat mengikuti surat edaran Menaker (SE) nomor M / 7 / AS.02.02 / V / 2020 untuk panduan. Rencana Kelanjutan Bisnis untuk Pandemi Penyakit Coronavirus (Covid-19) pada tahun 2019.

Pedoman lain, Covid-19 Spread Prevention Agreement di perusahaan dan Ketua Kelompok Kerja SE No. 8/2020 dan dikeluarkannya peraturan pemerintah daerah Untuk memantau SE. (*)

Tinggalkan Balasan