2020-07-30 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Erianto Lambrie dari Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan kekagumannya pada temannya Juliari P. Batubara, Menteri Sosial. Irianto memanggilnya Pak Ari dan bisa menjadi mitra diskusi yang menarik. Irianto mengatakan dalam sebuah posting di akun Facebooknya: “Dia pintar dan rendah hati.” Irianto mengakui bahwa dia sudah mengenal Ari Batubara sejak lama.

Tepatnya, menteri muda telah menjadi wakil bendahara DPP PDI-P sejak 2015. Sekarang, ketika Irianto bertemu dengan Kantor Menteri Sosial, Senin (06/07), kesan positif ini muncul lagi. Kedua pejabat kebetulan bertemu dalam agenda resmi kantor Kementerian Sosial Jakarta.

Gubernur yang menjabat sebagai sekretaris Provinsi Kartala tiba di Kantor Kementerian Sosial Indonesia (Kementerian Sosial) untuk membahas rencana distribusi bantuan sosial Departemen Sosial dalam menangani pandemi Covid-19, terutama di wilayah Provinsi Kartala .

Pada pertemuan tersebut, Irianto mengatakan bahwa distribusi bantuan sosial di Kartala relatif stabil. Masalah verifikasi dan sinkronisasi penerima data bantuan sosial dapat diselesaikan dengan benar. Untuk menghindari atau meminimalkan kemungkinan tumpang tindih atau duplikasi penerima bantuan sosial.

“Alhamdulillah, Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan, dan pemerintah provinsi dan kabupaten dalam distribusi bantuan sosial di Kartala. Pada prinsipnya, tidak ada masalah yang relatif kritis.” Irianto.

Pemerintah Provinsi Kartala Upaya dalam distribusi bantuan sosial dapat dilakukan dengan memperkuat dan koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif, dengan menugaskan tim ASN Kartala ke semua lokasi yang menerima bantuan sosial, baik untuk memantau bantuan sosial itu sendiri dan untuk memberikannya kepada orang lain. Hak untuk menerima bantuan. — Irianto memastikan manajemen keuangan sesuai dengan hukum, dan manajemen anggaran secara transparan dan bertanggung jawab. Dia mengatakan: “Tetapkan dan hormati tanggung jawab dan fungsi semua orang, dan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pengawas (BPKP) dan petugas penegak hukum (KPK, polisi dan Jaksa Agung).” Fasilitas-Dalam diskusi ini, urusan sosial Menteri berjanji untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Nunukan untuk pusat pengembangan program perlindungan sosial dan pemberdayaan di daerah perbatasan. Satu hektar. Dia mengatakan bahwa jika lahan sudah tersedia, pembangunan infrastruktur dapat dianggarkan dalam anggaran negara 2021.

“Sebagai Gubernur Kaltara, saya akan melakukan yang terbaik untuk mendukung rencana tersebut melalui kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan. Karena itu akan mempercepat realisasi kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kaltara, terutama perusahaan kami di daerah perbatasan. Kerja kerasnya sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Ali, “kata Irianto.

Provinsi Kartara telah menerima 12.888 program bantuan sosial KPM atau kuota tahap pertama PKH, senilai Rp11.428.300.000. Selain Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Kartala juga mengerahkan bantuan serupa, dengan indeks untuk setiap keluarga adalah Rp 200.000. Fase distribusi keempat direncanakan untuk bulan Juli.

“Saya juga berterima kasih kepada Menteri karena memberikan kuota bantuan sosial (BST) untuk 27.000 keluarga penerima.) Sebuah rencana untuk mencapai 9 juta KPM di seluruh negeri,” kata Irianto dalam akun Facebook-nya.

Tinggalkan Balasan