2020-07-29 |  Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Tenaga Kerja masih mengkaji dan memperdalam kasus Korps Marinir Indonesia (ABK) bahwa kapal-kapal Cina melarang navigasi maritim.

“” Kami akan terus bekerja dengan Kementerian Luar Negeri, KKP dan Kementerian Transportasi agar insiden itu terjadi di luar negeri, “kata penjabat direktur. Binapenta dan Direktur Jenderal PKK Aris Wahyudi (Aris Wahyudi) dalam hubungan masyarakat Kementerian Hubungan Masyarakat mengatakan dalam siaran persnya, Jakarta Kamis (7 Mei 2020) .– Aris menjelaskan bahwa Kementerian Tenaga Kerja akan fokus pada aspek ketenagakerjaan, yaitu pelanggaran hubungan kerja dan pelanggaran standar tenaga kerja, terutama perlindungan migrasi Indonesia Pekerja

— Jenis-jenis pelanggaran yang akan diselidiki termasuk lisensi kerja, kondisi kerja dan izin kerja, kerja paksa dan kekerasan di tempat kerja, pekerjaan, perdagangan, dan kemungkinan melaporkan anak-anak sampai kesehatan dan keselamatan kerja Fasilitas (K3).

“Kami menekankan bahwa Departemen Tenaga Kerja tidak akan mentolerir pelanggaran apa pun oleh perusahaan dalam proses penempatan atau menghormati hak-hak pekerja. Kami akan mengambil langkah-langkah ketat sesuai dengan peraturan saat ini, “kata Aris.

Sebagai informasi tambahan, mengingat faktor-faktor berikut, sejauh ini, izin penempatan yang diberikan kepada ABK bukan merupakan tanggung jawab departemen personalia (melalui izin penempatan perusahaan SIP3MI / PMI) Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla) juga menerbitkan SIPPAK (Izin Perekrutan dan Penempatan Kru) kepada petugas penempatan, yang biasanya disebut agen manajemen .—— “Oleh karena itu, kami akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Memastikan bahwa hak-hak kerja dan hak-hak pekerja dihormati, masalah ini dapat segera diselesaikan, “kata Aris. (*)

Tinggalkan Balasan