2020-07-28 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Wakil Menteri PDTT Pedesaan Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa di bawah program Bantuan Langsung Tunai (BLT), penduduk desa yang terkena wabah Covid-19 akan tunduk pada pengawasan ketat. Budi Arie mengatakan: “Ini tidak digunakan oleh penyelundup.” Dia meminta pemerintah daerah, kepala desa, kepala desa, kepala desa, penduduk desa dan masyarakat untuk secara aktif mengawasi dan secara aktif melaksanakan rencana BLT. Kata Budi. “Pemerintah berupaya mengurangi beban epidemi Covid-19 terhadap masyarakat.” Proyek Desa BLT adalah bentuk perhatian Presiden terhadap penduduk desa yang menderita epidemi. “— Pandemi adalah bencana nasional yang diputuskan oleh Presiden Jokowi, jadi semua pihak harus memastikan keberhasilan rencana BLT.” Jangan biarkan siapa pun menggunakan pandemi Covid-19 untuk keuntungan pribadi, Termasuk berurusan dengan dana BLT. . Kami berharap tidak akan ada penemuan dan litigasi untuk rencana tersebut, “kata Budi Ali.

Wakil Menteri Budi Ali menjelaskan bahwa rencana BLT didanai oleh anggaran nasional sekitar Rs 22 triliun. Itu akan datang dari beberapa desa pada tahun 2020 Dana dana tersebut, berjumlah 72 miliar rupiah.

Baca: Menteri Gus: Rencana BLT pada bulan April, Mei dan Juni

orang miskin di desa akan menerima 600.000 rupiah per orang. Untuk tiga bulan dari April hingga Juni, jumlah rumah tangga per kapita per bulan adalah sekitar 12 juta. Ini akan menguntungkan rencana tersebut. Transfer dana ini sangat membantu dalam meningkatkan daya beli penduduk desa yang lebih terkena dampak. Ya. Mereka yang memiliki hak harus mendapat manfaat darinya. Tujuannya harus dicapai dengan benar, “kata Wakil Menteri Budi Arie.

Dia menekankan bahwa mekanisme pemantauan juga telah dibentuk untuk memastikan bahwa program BLT dapat berjalan seperti yang diharapkan dan efektif sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi. (*)

Tinggalkan Balasan