2020-07-27 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Dalam menghadapi pandemi Covid-19, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Departemen Imigrasi mengeluarkan Surat Edaran No. 8 tahun 2020 tentang desa-desa di Covid Tanggap 19. Dalam surat edaran ini, semua desa akan membentuk desa sukarela Covid 19 .

Abdul Halim Iskandar (umumnya dikenal sebagai Gus), Menteri Pembangunan dan Imigrasi di Pedesaan dan Daerah Rentan (Gus) mengumumkan bahwa salah satu tugas utama sukarelawan pedesaan yang menentang Covid-19 adalah belajar dari masyarakat tentang gejala Covid-19, metode penularan dan tindakan pencegahan sesuai dengan protokol dan standar WHO. Pesan dapat disampaikan melalui brosur, poster, spanduk, brosur, baliho, siaran komunitas, tempat ibadah, desa-desa sekitar dan pembicara media sosial.

“Kuncinya bukan untuk membuat keramaian. Anda dapat menggunakan mobil dari satu RT ke RT lainnya, Anda dapat menggunakan selebaran, Anda dapat menggunakan speaker masjid, Anda dapat menggunakan apa pun, seperti kreativitas Anda. Dengan cara ini, Selama Anda tidak membiarkan orang berkumpul, “katanya di Jakarta, Kamis (2/4).

Penduduk desa yang secara sukarela berpartisipasi dalam Covid 19 juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada kerumunan orang. Relawan yang diketuai oleh kepala desa berhak untuk tidak menyetujui semua kegiatan yang melibatkan banyak orang.

“Lawan Covid-19 relawan pedesaan dapat mengalihkan banyak orang dari berpartisipasi dalam kegiatan. Karena mengumpulkan banyak orang dapat mempercepat penyebaran,” tambahnya.

Selain itu, dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa relawan juga harus menunjukkan pemahaman kepada masyarakat desa untuk menghindari bepergian ke daerah lain, terutama mereka yang terpapar Covid 19. Kemungkinan paparan Covid 19 tinggi. Dan memaparkannya ke warga lain lagi ketika warga lain kembali ke desa. Dia mengatakan: “Termasuk sosialisasi, siapa pun yang meninggal karena Covid 19 dapat dimakamkan dengan aman, dan mereka yang meninggal karena Covid 19 telah menerima perawatan ini sesuai dengan standar WHO. Jangan khawatir.” – – Menteri Gus menyatakan bahwa kebutuhan bisnis sukarelawan pedesaan Lawan Covid-19 dapat berasal dari dana pedesaan, APBD dan sumbangan pihak ketiga lainnya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik (yaitu transparansi dan akuntabilitas) ) Untuk mengelola. Dilaporkan ke Kementerian Desa, Wilayah Miskin, dan Urusan Imigrasi tentang pelatihan relawan pedesaan Lawan-19. Melalui email gugustugaskdlc19@kemendesa.go.id, kelompok kerja Penjaga Desa Lawan Covid-19 (Sekretaris Jenderal).

Tinggalkan Balasan