2020-07-27 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Menteri Sosial Juliari P Coal memonitor secara ketat pemasok makanan pokok, termasuk adopsi standar audit yang ketat. “Kami telah melakukan audit mendalam dan sistematis dan pemantauan pemasok makanan dasar. Ini termasuk menangani laporan di tempat tentang pemasok yang mungkin mengirim barang masyarakat yang tidak pantas,” Menteri Sosial Julia Li (14/7/2020).

Karena Dalam pengadaan bantuan sosial, dia mengatakan itu dilakukan oleh penjual. Jika ditemukan kasus, maka akan segera ditangani. “Kami segera memanggil pemasok yang relevan untuk memeriksa informasi itu. Jika kami menemukan masalah, kami akan menanganinya dengan benar. Mengambil langkah-langkah keamanan sesuai dengan peraturan. Kuncinya adalah kita harus memastikan bahwa prinsip kehati-hatian diikuti selama distribusi bantuan sosial.”

Menteri Sosial Juliari mengatakan bahwa pada prinsipnya, Kementerian Sosial telah memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dihitung dan dikendalikan oleh mekanisme dan pengaturan yang ada.

Secara internal, Kementerian Sosial mengaktifkan kontrol internal melalui badan kontrol internal pemerintah (APIP). Instruksi Presiden sehingga kami bertanggung jawab untuk mengalokasikan bantuan sosial dari polisi, Komite Pembatasan Korupsi (KPK), dan badan-badan kontrol. Dia mengatakan: “Selama proses pengadaan, Biro Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Biro Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa berpartisipasi dalam pertemuan tersebut. Mengenai berbagai peluang distribusi bantuan, pejabat penegak hukum, termasuk Mabes Polri dan Partai Polisi Rakyat Turut berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.

Menteri Urusan Sosial Juliari mengatakan bahwa petugas penegak hukum seperti Kepolisian Nasional dan Komisi Anti Korupsi hadir untuk memantau distribusi bantuan makanan dasar agar lebih waspada terhadap target dan merujuk pada arahan. Dan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan di area ini.

<< Dalam rencana pemantauan, Kementerian Sosial mengundang Kepolisian Nasional dan KPK untuk bersama-sama meninjau proses distribusi bantuan sosial, terutama ke Jakarta dan Bodetabek (DKI Jakarta) dan Bodetabek. Alokasikan, dan lanjutkan, katanya, untuk berdialog langsung dengan para penerima manfaat "kesejahteraan" .—————————————————————————————— Jaga fungsi-fungsi pengawasan penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mematuhi prinsip bantuan dan harus mencapai tujuan secara adil. Jutaan KK. Secara rinci, setidaknya ada 1,3 juta keluarga di DKI Jakarta, 600.000 keluarga di Kabupaten Bogor dan kota Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi, yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta (Bodetabek)

Menteri Sosial mengatakan bahwa larangan layanan sosial melarang DKI dan Bodetabek senilai 600.000 rupee / bulan / keluarga. Secara teknis, distribusi dua kali sebulan. Aset untuk periode dari Juli 2020 hingga Desember 2020 adalah 30 Sepuluh ribu / bulan / keluarga. (*)

Tinggalkan Balasan