2020-07-26 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Dalam hal ini, Administrasi Maritim Kementerian Perhubungan menyumbangkan 13 (tiga belas) Pelayaran Rakyat (Pelra) unit kapal kepada 13 (tiga belas) pemerintah daerah (yaitu, pemerintah kota dan pemerintah kabupaten). Pada 14 Juli 2020, berita pemberian subsidi kapal dan koordinasi subsidi kapal pesiar ditandatangani secara simbolis di Jakarta. R Agus H Purnomo, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dan walikota serta bupati kepala daerah yang menerima hibah dari kapal juga menyaksikan kejadian tersebut. Pada hari Selasa (14/7), Administrasi Umum Transportasi Maritim dari Kementerian Transportasi dapat memberikan hingga 13 kapal Pera ke 13 (tiga belas) kabupaten dan kota, “kata Direktur Jenderal Argus Purnomo .— Wilayah ke-13 (13) yang mendapat subsidi kapal adalah Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Kota Tanjung Pinang, Bupati Alor, Bupati Akhir, Kayong Utalali Jing, Bupati Lampung Timur, Bupati Pesavaran, Bupati Flores Timur, Bupati Bangka Selatan, Kabupaten Lampang Phong dan Kabupaten Tanggamus.

Menurut Direktur Jenderal Argus , Kementerian Perhubungan mengakuisisi Kapal Pella melalui Direktur Jenderal Laut Umum, dengan tujuan utama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan interkoneksi, dan ketika mulai memasuki metode adaptasi bea cukai yang baru, dapat digunakan untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di Indonesia. Berikan daerah sehingga mereka dapat merasakan dampak dari rencana jalan raya maritim. Semangat gotong royong dan dukungan harus dijaga agar ekonomi Indonesia dapat terus berfungsi secara normal. Ambil kesempatan ini untuk maju bersama dan meningkatkan konektivitas antar daerah menjadi lebih spesifik Dukung rencana jalan maritim. ā€¯Menurut Direktur Jenderal Argus. Dia telah menyumbangkan tidak kurang dari 13 unit pelra kepada pemerintah daerah dengan masing-masing 35 ton, yang dapat mengangkut-termasuk 24 penumpang, 10 ton kargo, 5 anggota awak dan kecepatan 9 knot. Kapal juga akan memenuhi persyaratan teknis. Dan persyaratan manajemen (termasuk penyelesaian kru, sertifikat, dan dokumen pengiriman) segera setelah mobilisasi. – “Pemerintah berharap bahwa hibah kapal pesiar orang-orang ini dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di daerah tersebut dan membantu mempromosikan ekonomi masyarakat setempat di daerah masing-masing, dan kemudian mengoperasikan, memperbaiki dan memelihara untuk memaksimalkan kapal. Argus mengatakan: “Sebagai daftar properti nasional, ini dapat membantu mempromosikan kemakmuran masyarakat.

Dalam laporannya, Kapten Visnu Handko, Direktur Biro Transportasi dan Perkapalan mengatakan bahwa pada tahun fiskal 2019, Kementerian Transportasi menyelesaikan pembangunan 18 kapal Pelra melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Total anggaran adalah Rp 41 miliar rupee, dibangun oleh 5 (lima) galangan kapal nasional di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, yang semuanya akan diberikan kepada pemerintah daerah yang membutuhkan konektivitas. Pembangunan 18 (delapan belas) tahun fiskal saat ini 2018-2019 telah diserahkan kepada 5 pemerintah daerah pada awal 2020, dan hari ini, Kementerian Perhubungan telah membeli tidak kurang dari 13 kapal Pera lainnya (14/7), kata Kapten Wisnu Handoko : “Indonesia memiliki 13 (13)) biro transportasi laut regional dan kota.

Menurut kapten. Sejauh ini, Wisnu telah mengalokasikan 18 (118). Unit kapal yang disumbangkan ke pemerintah daerah telah mengirimkan informasi terperinci 24 (dua puluh empat) unit pada tahun 2017, mengirimkan 89 (delapan puluh sembilan) unit pada tahun 2018, dan mengirimkan lima (lima) kapal pada awal 2020.

Juga berdasarkan pemantauan penggunaan kapal-kapal Pera yang disumbangkan kepada pemerintah daerah oleh Kapten Wisnu dalam tiga tahun terakhir, setiap pemerintah daerah menggunakan kapal-kapal ini sesuai dengan kepentingan daerah masing-masingAntara Kepulauan Tara dan subkawasan, beberapa digunakan untuk kapal wisata, dan beberapa digunakan untuk transportasi kargo, karena kapal ini juga memiliki kargo sekitar 5 ton, yang dapat digunakan bahkan dalam pemilihan sebelumnya. Dia mengatakan: “Ini jelas Ini adalah contoh yang bagus. Bagi pemerintah daerah yang telah menerima hibah Pella hari ini, sejauh mungkin juga menggunakan hibah Pella untuk kapal-kapal sebelumnya dan menggunakannya sebagai bukti bahwa aset pemerintah daerah disertakan. ” Pada kesempatan ini, Kapten Wisnu, Bupati Ende Djafar Achmad, mewakili pemerintah daerah yang menerima hibah kapal Pelra, mengatakan bahwa pemerintah daerah dan kota yang menerima hibah kapal menyatakan bahwa mereka siap untuk mengoperasikan, menggunakan dan memelihara kapal dan melayani sebagai pemerintah daerah. Salah satu aset Amerika Serikat dapat menjadi aset yang mendukung rencana pengisian daya maritim dan meningkatkan hubungan antar kawasan di kawasan untuk meningkatkan ekonomi daerah masing-masing. Jafar menyimpulkan bahwa pemerintah daerah juga berharap bahwa di masa depan, Kementerian Perhubungan akan terus bekerja pada pembangunan fasilitas transportasi laut melalui Administrasi Umum Transportasi Maritim sehingga Indonesia akan menjadi poros maritim dunia.

Tinggalkan Balasan