2020-07-24 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Untuk mencapai tujuan menempatkan 2,1 juta orang dalam satu tahun, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mendorong sekolah menengah kejuruan, lembaga pendidikan kejuruan (LPK) dan organisasi pendidikan tinggi untuk menargetkan pasar profesional khusus (BKK) .– BKK mungkin Bantu mantan siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) / pendidikan tinggi / LPK mencari pekerjaan dan mengisi pekerja yang direkrut di sektor bisnis, dan mengukur permintaan sekolah akan pasar tenaga kerja yang sukses dalam melatih pekerja terampil.

“Keberadaan BKK sangat penting untuk pendidikan tinggi sebagai institusi yang akan mengarahkan lulusan ke dunia kerja,” kata Aris Wahyudi, direktur jenderal penempatan tenaga kerja agensi dan peluang perluasan kerja (tenaga kerja Departemen Binapenta dan PKK), temanya adalah “Pusat Dukungan Layanan TA.2020 untuk penempatan pekerja dalam urutan”, Jakarta, Rabu (2020/3/12).

Baca: Bawahan Kementerian akan mengintegrasikan pekerja hukum Manajemen terbaik yang disebarkan Kre atif (Generasi Y) ke Hijabers-BKK akan memiliki dampak positif pada siswa yang menyelesaikan studi dan alumni sekolah mereka. Aris mengatakan: “Siswa dapat menggunakan forum BKK untuk memastikan bahwa mereka dapat menemukan pekerjaan setelah lulus.” BKK juga mengatakan bahwa Aris Wahyudi adalah pelopor dalam mengarahkan sekolah untuk berhasil membimbing siswa ke dunia kerja. Aris mengatakan: “Jika BKK dapat menjalankan fungsi BKK dengan baik, persepsi masyarakat tentang sekolah juga akan meningkat secara tidak langsung.” – Menurut informasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Februari 2020, dari jumlah total 14.327 sekolah kejuruan. Ini adalah 1,372 baht. Meskipun data pendidikan tinggi dan pelatihan kejuruan BKK belum terdokumentasi dengan baik.

— Aris (Aris) menyatakan bahwa BKK harus mematuhi Permenaker No. 39 tahun 2016 untuk menyiapkan laporan kegiatan magang bulanan, triwulanan dan tahunan. Termasuk data lansia yang disusun berdasarkan alamat dan nama, dan laporan yang diserahkan ke kantor tenaga kerja kabupaten / kota setempat, dll

Baca: Menyelidiki kasus AICE, Kementerian Tenaga Kerja menerapkan tim inspeksi tenaga kerja

“Faktanya, sebagian besar BKK belum mengomunikasikan data penempatan mereka, meskipun database BKK akan memungkinkan pemerintah (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Sumber Daya Manusia Kementerian Pemerintah) Bertanggung jawab untuk memberikan saran, memantau dan meningkatkan kemampuan para manajer BKK, “kata Aris. Aris berharap dapat mewujudkan sistem informasi ketenagakerjaan (sisnaker) dan sistem informasi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan psmk.kemendikbud.go.id/bkk dan sindikker.ristekdikti Integrasi data antara .go.id. Segera mendukung layanan penempatan BKK dan memfasilitasi komunikasi laporan penempatan alumni BKK.

“BKK bekerja sama dengan kantor tenaga kerja provinsi / kabupaten / kota, terutama dengan pengenalan pekerjaan, Informasi pasar tenaga kerja yang lebih akurat dan andal harus disediakan, “kata Aris. (BJN *)

Tinggalkan Balasan