2020-07-23 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Desa, Wilayah Rentan dan Departemen Imigrasi (Departemen PDTT) menyelenggarakan distribusi inspeksi mendadak (Sidak) bantuan tunai langsung (BLT) dari desa (DD) di empat kabupaten di Provinsi Banten. — Salah satu alasan untuk inspeksi mendadak ini adalah bahwa Banten adalah salah satu daerah di mana distribusi BLT tetap pada 20%. Kecuali Banten, lima wilayah distribusi masih kurang dari 50%, yaitu 44% di Nusa Tenggara (NTT), 44% di Maluku, 42% di Maluku Utara, 20% di Papua dan 44% di Papua Barat .

Menteri Harim mengumumkan hasil inspeksi. Banyak fakta ditemukan, dan hasil sinkronisasi data tidak datang langsung dari pemerintah kabupaten (Pemkab) atau Camat. Karena rilis terbaru dari peraturan gubernur tentang distribusi dana pedesaan, dana pedesaan baru telah memasuki Rekening Dana Pedesaan (RKDees).

“Tidak ada otorisasi dari Bupati untuk mentransfer dana dari KPPN ke RKDes.” Cukup laporkan persiapannya dan kemudian tarik dia dari KPPN, “kata Menteri Gus, salam biasanya adalah Selasa ( (2 Juni 2020)

Fakta-fakta lain Bantuan sosial provinsi dan regional (Banos) belum mengurangi pendanaan hingga desa-desa BLT sebanyak 600.000 rupee, dan BLT memerlukan distribusi bantuan sosial setelah distribusi.

Solusi yang kami usulkan, Menteri Gus mengatakan, kami meminta desa untuk mengikuti data yang diputuskan selama pertemuan desa khusus (Musdesus). Langkah selanjutnya adalah memberi tahu pemerintah daerah apakah BLT telah didistribusikan kepada orang-orang yang perlu menyesuaikan waktu dan tidak tumpang tindih.

– Menteri Gus juga menjelaskan distribusi dana desa hingga 1 Juni 2020. Dana desa yang masuk ke RKDes mencapai Rp23 triliun, dan dana yang digunakan untuk Rencana Kerja Tunai Intensif Desa (PKTD) adalah Rp1,4 Triliun. “Distribusi PKTD menunjukkan bahwa mantan presiden DPRD di Jawa Timur mengatakan bahwa penyakitnya sudah mulai bergerak ke arah normal baru seperti yang direkomendasikan oleh pemerintah.

Selain itu, dana pedesaan yang digunakan untuk rencana respons desa Covid-19 mencapai Rs 2.654 triliun. Hibah ini untuk pencegahan dan pengelolaan Covid-19 di tingkat pengawasan internal (OPD) karena ruang terisolasi di desa Hanya untuk tujuan ini.

Tinggalkan Balasan