2020-07-22 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang komprehensif untuk menyederhanakan peraturan yang dapat menghambat pekerjaan dan investasi. Karena itu, RUU yang komprehensif harus diperkenalkan kepada semua kelompok, terutama Gen Y yang akan segera memasuki pasar kerja. -Oleh karena itu, Surya Tjandra, Deputi Menteri Urusan Pertanian dan Perencanaan Tata Ruang / Wakil Direktur Administrasi Pertanahan Nasional (BPN), mengusulkan undang-undang yang komprehensif untuk siswa, Senin (9/9/2020). Universitas Katolik Atmajaya Jakarta.

Dalam diskusi dengan tema “Merevisi Hukum Komprehensif: Akankah Tanah dan Tanah Indonesia Tetap Sehat Atas Nama Investasi?” Surya Tjandra menjelaskan secara rinci apa hukum komprehensif itu sehingga dapat dipahami dengan baik.

Surya Tjandra mengatakan bahwa kaum muda harus memahami undang-undang komprehensif ini dan pemerintah bekerja keras agar undang-undang ini dapat diberlakukan untuk memfasilitasi masyarakat. Surya Tjandra berkata: “Kita perlu dialog seperti itu, kita perlu tahu bahwa hukum komprehensif pada dasarnya memaksa pemerintah dan masyarakat untuk menutup pintu seperti biasa, dan itu yang terjadi sekarang.” Selain itu, Surya Tjandra berkata, Mempertimbangkan tiga poin utama, perencanaan tata ruang adalah salah satu bidang di mana hukum harus disinkronkan saat membuat karya. Surya Tjandra menyimpulkan: “Lindungi lingkungan, lindungi pertanian dan pembangunan itu sendiri”.

Kali ini, Djamester Simarmata, seorang pakar ekonomi dan dosen di Universitas Indonesia, mengungkapkan. Djamester Simarmata mengungkapkan bahwa ekonomi tidak dapat dikembangkan tanpa investasi, dan metode konsolidasi akun akan menyederhanakan larangan seperti pembelian tanah.

Ivor Pasaribu dari Leks & CO Lawyers menyambut baik ini, dan juga memberikan aspek positif bagi peserta bisnis dalam undang-undang hak cipta pekerjaan. “Dengan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta, akan ada arahan standar untuk pengembangan, karena tidak ada ketentuan yang sama sekarang, dan kemudian dalam undang-undang ini, perjanjian konstruksi (IMB) telah digantikan oleh perjanjian pembangunan,” kata Ivor Pasaribu. . Ini dapat memberi orang muda pengetahuan yang lebih luas dan lebih lengkap tentang hukum Cipta Karya yang komprehensif, serta pengetahuan tentang Pentin, pentingnya hukum ini untuk menciptakan karya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia di masa depan. (*)

Tinggalkan Balasan