2020-07-21 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan PT Sarana Abadi Lestari telah mencapai kesepakatan untuk melakukan kerja sama komersial dalam penyediaan dan / atau layanan pelabuhan terminal publik PT Sarana Abadi Lestari di pelabuhan Samarinda, pemerintah dan entitas komersial pelabuhan Melalui mekanisme preferensial. — Dalam hal ini, konsesi dapat diberikan kepada badan usaha pelabuhan (BUP) untuk kegiatan penyediaan dan / atau layanan pelabuhan melalui mekanisme penunjukan yang dijelaskan dalam perjanjian. Dalam hal ini, Menteri Perhubungan Republik Indonesia telah memberikan konsesi kepada PT Sarana Abadi Lestari untuk menjual terminal PT Sarana Abadi Lestari, dan memerintahkan layanan pelabuhan yang mengoperasikan terminal umum PT Sarana Abadi Lestari untuk didefinisikan dalam bentuk perjanjian.

“Sam Kelas II melalui Otoritas Pelabuhan dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)” Arinda memberikan PT Sarana Abadi Lestari hak untuk menyediakan layanan pelabuhan di area konsesi sesuai dengan ketentuan perjanjian waralaba dan peraturan perundang-undangan, “KSOP II Kepala Chief Samalinda Devi Janto mengatakan tidak lama setelah menandatangani perjanjian konsesi di Samarinda pada hari Rabu (17 Juni). Perusahaan jasa terminal publik PT Sarana Abadi Lestari di pelabuhan Samarinda mematuhi pelabuhan nasional Rencana Desain (RIP), yang disiapkan oleh Menteri Perhubungan KP.442 Undang-Undang tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional 2017 dan Rencana Induk Pelabuhan Samarinda berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 7 Juni 2006 No. KM 28 Tahun 2006 Ruang lingkup perjanjian konsesi meliputi, antara lain, pemberian konsesi mulai dari kantor KSOP Kelas II Samarinda hingga PT Sarana Abadi Lestari, bisnis, operasi dan pengembangan pelabuhan di dalam area konsesi dalam periode konsesi tetap, serta penentuan konsesi Subdivisi dan perjanjian objek, serta persiapan, regulasi dan implementasi layanan tarif untuk pelabuhan di wilayah konsesi yang dipimpin oleh PT Sarana Abadi Lestari, didasarkan pada kriteria untuk jenis, struktur, kategori dan mekanisme tarif layanan pelabuhan yang ditentukan.

“Selain itu, ia juga mengatur biaya untuk pendirian layanan pelabuhan yang dibayarkan oleh pendapatan konsesi PT Sarana Abadi Lestari ke kantor KSOP Kelas II Samarinda, yang merupakan pajak nasional bukan pajak (PNBP) dan durasi konsesi. Setelah kedaluwarsa, setelah berakhirnya masa konsesi, aset milik PT Sarana Abadi Lestari akan ditransfer ke kantor KSOP II Samarinda. Di Sarana Abadi Lestari di pelabuhan Samarinda, perhitungan konsesi ditinjau oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diwakili oleh Provinsi Kalimantan Timur, masa konsesi adalah 37 tahun dan konsesi biaya adalah 5% per orang. PT Sarana Abadi Lestari sebelumnya mengoperasikan terminal untuk keuntungan pribadi sesuai dengan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut BX-308 / PP008 tanggal 19 Juni 2015, pusat kepentingan pribadi di area lingkungan kerja dan area kepentingan lingkungan di Pelabuhan Samarinda, Untuk mendukung kegiatan bisnis di bidang ini. Industri kimia organik dasar dari minyak, gas dan batubara PT. Sarana Abadi Lestari .

Kontrak konsesi ditandatangani untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektivitas operasi pelabuhan dengan menyediakan dan / atau layanan pelabuhan, dan untuk meningkatkan pendapatan dengan membayar pendapatan konsesi karena Pendapatan Keuangan Nasional (PNBP) ). (*)

Tinggalkan Balasan