2020-07-08 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden No. 63 tahun 2020 (Perpres) tentang penentuan wilayah-wilayah preferensial dari 2020 hingga 2024. 62 area diidentifikasi sebagai area terbelakang.

Distribusi wilayah-wilayah yang kurang beruntung ini terjadi di banyak provinsi, seperti Sumatra utara, Sulawesi tengah, Maluku, Papua, dan Papua Barat. Desa, Pembangunan, dan Migrasi di Daerah Kurang Maju (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar merespons dengan baik kebijakan Presiden Joko Widodo. – Menteri Gus mengatakan bahwa jika Perpres disebutkan, itu disebut daerah yang paling tidak populer dalam semua aspek untuk memahami sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur, kemampuan keuangan dan aksesibilitas – daerah yang kurang berkembang adalah Kementerian Urusan Pedesaan, Salah satu tugas dari Pembangunan dan Migrasi Daerah Miskin (Departemen PDTT), yang melapor kepada Otoritas Daerah Kurang Berkembang (Ditjen PDT).

— Menurut Pasal 18 “Perpres” No. 12 tahun 2015, tugas Ditjen PDT adalah mempercepat organisasi dan pelaksanaan perumusan dan implementasi peraturan di daerah tertinggal sesuai dengan hukum.

“Dengan Perpres ini, Departemen PDTT akan merumuskan kebijakan untuk mempercepat pengembangan daerah-daerah rentan ini,” kata Menteri Gus.

Desa adalah unit terkecil di daerah yang paling berkembang. Di bawah departemen PDTT. Untuk tujuan ini, rencana kegiatan strategis dan kebijakan akan dirumuskan untuk memungkinkan masyarakat pedesaan untuk mencapai pembangunan dan pengembangan yang lebih besar.

Untuk menentukan skala prioritas pembangunan pedesaan, Departemen PDTT telah menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi. , Masing-masing, Universitas Gadjah Mada, Institut Penelitian Pertanian Bogor dan Universitas Indonesia untuk mempelajari program-program yang berorientasi masyarakat.

Tinggalkan Balasan