2020-07-18 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan membenarkan bahwa kapal yang melewati Selat Sun Ta dan Selat Lombok di bawah Rencana Pemisahan Lalu Lintas (TSS) tidak perlu membayar biaya apa pun.

Biaya kapal berlayar atau bernavigasi di wilayah laut Indonesia, terutama di sepanjang rute ALKI, dikendalikan oleh hukum internasional dan perundang-undangan nasional.

Klausa yang disebutkan diatur oleh Konvensi Hukum Internasional atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing. Jalurnya melewati jalur laut yang telah ditentukan.

“Kapal-kapal yang melaksanakan hak-hak jalur laut kepulauan harus lulus secepat mungkin tanpa henti, dan tidak boleh merasa malu. Dalam” Konvensi Hukum Laut “, peraturan menetapkan bahwa kapal-kapal asing harus melintasi laut dan negara seharusnya tidak dikenakan biaya transit. , Dijelaskan hari ini di Direktur Navigasi Jakarta Henki Ankasavan (6/20). Menurutnya, UNCLOS juga menetapkan bahwa hanya kapal asing yang melintasi laut teritorial yang dapat dikenakan biaya untuk membayar layanan tertentu yang diberikan kepada mereka.

Beberapa layanan, seperti Layanan Percontohan Sukarela (VPS), layanan pertukaran awak, pengisian bahan bakar dan air minum, persediaan penyimpanan dan pengelolaan sampah, serta pemeliharaan dan perbaikan bawah air.

“Pengumpulan biaya ini harus dilakukan sesuai dengan undang-undang dan peraturan dan jumlah yang ditentukan. Hengki menambahkan:” Semua kapal yang menerima layanan akan dikenakan pajak (PNBP) dan biaya seperti itu tanpa diskriminasi ”

Terutama ditujukan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan Selat Sun Ta dan Selat Lombok.Pengangkutan maritim juga merupakan perlindungan lingkungan laut dari dua selat yang cukup padat.Hal ini terkait dengan pengembangan layanan maritim negara. Terkait. Selat lain dan selat Lombok masih perlu melakukan penelitian lebih lanjut tentang perdagangan, pengembangan wilayah, keselamatan dan keamanan transportasi laut. Juli 2020. Hal ini disebabkan oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) di ALKI (Saluran Maritim Kepulauan Indonesia) Persetujuan dalam I dan ALKI II telah menjadikan Indonesia negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki TSS. Terutama prestasi Indonesia. Kementerian Perhubungan telah bekerja keras di Selat Sun Ta dan Selat Lombok selama lebih dari dua tahun. Proposal TSS untuk diterima oleh negara-negara anggota IMO. (*)

Tinggalkan Balasan