2020-07-17 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan membenarkan bahwa kapal yang melewati Selat Sun Ta dan Selat Lombok di bawah Rencana Pemisahan Lalu Lintas (TSS) tidak perlu membayar biaya apa pun.

Biaya kapal berlayar atau melakukan pelayaran internasional melintasi laut Wilayah kepulauan Indonesia, terutama jalur ALKI, diatur oleh hukum internasional dan perundang-undangan nasional.

Klausa yang disebutkan diatur oleh Konvensi Hukum Internasional atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2002 tentang hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing. Jalurnya melewati jalur laut yang telah ditentukan.

“Kapal-kapal yang melaksanakan hak jalur laut kepulauan harus lulus sesegera mungkin tanpa berhenti, dan tidak boleh merasa malu. Dalam” Konvensi Hukum Laut “, peraturan menetapkan bahwa kapal-kapal asing harus melintasi laut dan negara tidak boleh dikenakan biaya transit , Dijelaskan hari ini di Direktur Navigasi Jakarta Henki Ankasavan (6/20). Menurutnya, Konvensi Hukum Laut juga menetapkan bahwa hanya kapal asing yang melintasi laut teritorial yang dapat dikenakan biaya untuk membayar layanan tertentu yang diberikan kepada mereka.

Beberapa layanan, seperti Layanan Percontohan Sukarela (VPS), layanan pertukaran awak, pengisian bahan bakar dan air minum, persediaan penyimpanan dan pengelolaan sampah, serta pemeliharaan dan perbaikan bawah air.

“Pengumpulan biaya ini harus dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan dan sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Hengki menambahkan:” Semua kapal yang menerima layanan akan dikenakan pajak tidak kena pajak (PNBP) dan semacamnya tanpa diskriminasi. Biaya “

Transportasi Matahari Tstrait dan Selat Lombok TSS transportasi laut juga merupakan bawang laut yang ramah lingkungan dalam dua selat yang cukup padat, yang terkait dengan wacana Sun tentang pengembangan layanan maritim ait dan Selat Lombok, Penelitian lebih lanjut masih diperlukan pada keselamatan dan keamanan perdagangan, perencanaan tata ruang, dan transportasi laut, Juli 2020. Hal ini karena persetujuan dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) di ALKI (Kepulauan Indonesia) I dan ALKI II, yang Untuk menjadikan Indonesia negara kepulauan pertama di dunia dengan TSS.-Ini terutama prestasi Indonesia.Kementerian Perhubungan telah bekerja keras untuk mengajukan proposal TSS di Selat Sun Ta dan Selat Lombok selama lebih dari 2 tahun untuk diterima oleh negara-negara anggota IMO. ( *)

Tinggalkan Balasan