2020-07-16 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah meminta semua perusahaan / perusahaan untuk melakukan segala upaya untuk mengatasi dampak Covid-19 saat ini, langkah terakhir dari merumuskan kebijakan redundansi (PHK). “Situasi dan kondisinya memang parah. Tetapi sekaranglah saatnya bagi pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk bekerja bersama untuk menemukan solusi untuk mengatasi dampak Covid-19,” kata Menaker Ida. Badan Kerjasama Tripartit (LKS) di Jakarta, Rabu (8/4/2020). . Menda Ida meminta perusahaan untuk mengambil tindakan lain untuk menghindari PHK karena Covid-19. Di antaranya, mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat tinggi (seperti tingkat manajer dan manajer), mengurangi shift, membatasi / menghilangkan lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, dan memberhentikan atau memberhentikan pekerja untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, Ada melanjutkan bahwa langkah lain adalah tidak memperpanjang atau memperpanjang kontrak untuk pekerja yang kontraknya telah berakhir, dan memberikan pensiun kepada pekerja yang memenuhi persyaratan. Dia mengatakan: “Langkah-langkah alternatif ini pertama-tama harus dibicarakan dengan SP / SB atau perwakilan pekerja terkait.” Menurut data Kementerian Tenaga Kerja per 7 April 2020, Covid-19 adalah pandemi, dengan sebanyak 39.977 PHK dan PHK formal. Jumlah pekerja / pekerja / pekerja adalah 1010579. Pekerja / pekerja dari 17.224 perusahaan, dan diberhentikan tidak kurang dari 137.489 / pekerja dari 22.753 perusahaan. Jumlah perusahaan dan pekerja yang terkena dampak sektor informal adalah 34.453 perusahaan, dan jumlah pekerja adalah 189.452. Menaker Ida mengatakan: “Jumlah total perusahaan yang dipecat oleh perusahaan adalah sebanyak 74.430 dan jumlah karyawan adalah 1.200.031.” Menteri Sumber Daya Manusia Ida menambahkan bahwa untuk menghindari PHK ini, pihaknya melakukan dialog dengan asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) di berbagai industri di Indonesia. , Dan melakukan percakapan dengan SP / SB tentang dampak Covid-19. Dunia bisnis dan kesinambungan pekerjaan / pekerjaan serta antisipasi dan manajemen. << Kementerian Tenaga Kerja juga mengadopsi Menteri Tenaga Kerja n. Circular M / 3 / HK.04 / III (SE) memberikan panduan untuk Covid-19 untuk mencegah dan mengurangi perlindungan pekerja / pekerja dan kelangsungan bisnis dalam pekerjaan. / 2020 tentang perlindungan pekerja / pekerja dan kesinambungan bisnis untuk mencegah dan memperlakukan Covid-19 ", langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Kadisnaker di semua provinsi di Indonesia untuk memprediksi dan mengatasi masalah pekerja yang di-PHK atau pekerja yang di-PHK di wilayah tersebut. Ida Fauziyah "Kami juga telah mempercepat penerapan sertifikat pra-kerja untuk pekerja yang diberhentikan secara formal dan informal serta pekerja yang diberhentikan," kata Menteri Tenaga Kerja Fauziyah. Tindakan lain termasuk bantuan untuk rencana tersebut, termasuk rencana padat karya untuk infrastruktur sanitasi lingkungan ; Pekerjaan intensif dan produktif; Kewirausahaan dan Proses Tenaga Kerja Independen (TKM). Hayani Rumondang berpartisipasi dalam sesi pleno sebagai wakil ketua lembaga pemerintah tripartit nasional LKS; Myra Maria Hanartani (anggota junior dari tripartit nasional organisasi pekerja WKS; Pudji Santoso (nasional) Tripartit Waka Pekerja Serikat Buruh / Serikat Buruh; Sekretaris Jenderal Asosiasi Buruh Tripartit Nasional, Aswansea), dan Anggota Asosiasi Buruh Tripartit Nasional (*)

Tinggalkan Balasan