2020-07-16 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Koperasi dan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah telah mengembangkan delapan rencana khusus untuk memprediksi dampak ekonomi dari epidemi COVID-19 pada koperasi negara dan UMKM. Komite Keenam DPR-RI di Jakarta mengatakan pada Kamis (4 Februari 2020) bahwa mereka sedang mengembangkan delapan rencana untuk secara khusus mengurangi dampak COVID pada departemen KUMKM. Dia mengatakan: “Pertama-tama, kami mengusulkan untuk merangsang daya beli perusahaan kecil dan menengah dan produk koperasi. Ini disampaikan pada pertemuan terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokovi. Angka saat ini adalah sekitar 2 triliun rupee.”

Rencana kedua itu sendiri mendukung dan merasionalisasi “isolasi sosial”, tetapi pada saat yang sama putus sekolah juga bekerja dengan baik. “Kami bekerja dengan 9 klaster makanan BUMN dan kelompok masyarakat untuk mengimplementasikan rencana belanja di kios terdekat. Ini sebenarnya pada tingkat transaksi real-time, cara untuk mendapatkan pasokan di tingkat lingkungan, sehingga mereka juga dapat menjual produk ke tetangga secara online. Lini produksi akan dapat membeli rumah dari tetangga ke toko masing-masing, “katanya. Berikan kredit khusus untuk koperasi melalui LPDB KUMKM.

Rencana kelima juga mendorong penyediaan masker untuk pekerja medis dan masyarakat umum. Antara lain, dorong gerakan menggunakan topeng untuk orang yang terpaksa meninggalkan rumah dan mengundang UMKM di berbagai daerah. perlindungan pribadi).

Meskipun ini adalah rencana keenam, tujuannya adalah untuk memasukkan sektor mikro, yang sangat penting dan paling rentan terhadap pengaruh COVID-19. Ini adalah mantan penerima pekerja sementara. Dia berkata: “Ini juga sangat penting, yaitu, bantuan tunai langsung. Kementerian Keuangan sedang menyiapkan anggaran, tetapi kita bisa menjadi salah satu distributor bantuan langsung tersebut. Bahkan, ini adalah semacam bantuan sosial tambahan.”

Kemudian, dengan menghubungkan rencana masa depan dengan pajak yang diusulkan oleh para pihak ke PPh 21 dan pajak penghasilan impor PPh 25, pengembalian nilai tambah KUMKM dapat dikurangi. Teten mengatakan: “Kami berharap delapan langkah mitigasi ini akan memiliki dampak ekonomi positif pada para pemangku kepentingan KUMKM.” (*)

Tinggalkan Balasan