2020-07-16 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Profesor Rully Indrawan, Sekretaris Departemen Koperasi dan UKM, menekankan bahwa partainya (pemerintah) harus menerbitkan rencana koperasi yang benar-benar dapat membantu anggotanya yang tidak dapat membayar kembali pinjaman karena mereka memang terkena pinjaman. Prevalensi virus Covid-19.

Rencana rencana pertama adalah untuk bersantai bisnis perbankan pinjaman koperasi dan KUMKM LPDB. Kedua, rencana pinjaman khusus untuk koperasi yang menghadapi masalah likuiditas karena kebijakan fleksibilitas internal atau kebijakan baru untuk membantu anggota yang terganggu oleh bencana Covid-19. Profesor Larry mengeluarkan pernyataan (3/9) di Jakarta pada hari Minggu: “Keempat, mencegah pemerintah daerah untuk mengadopsi kebijakan sepihak untuk merusak kredibilitas dan keberlanjutan koperasi.”

Profesor Larry saat ini mengakui bahwa situasinya tidak normal. Siapa pun, termasuk pemerintah, tidak beruntung. Dia berkata: “Saya tidak pernah ingin mengambil keuntungan dari situasi ini.”

Profesor Rully menunjuk koperasi simpan pinjam (KSP) dengan pemilik dan klien yang sama. Karena itu, ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kebijakan fleksibilitas atau penangguhan pembayaran ditentukan oleh mekanisme Majelis Umum. Profesor Rully berkata: “Anggota memutuskan apakah suatu kebijakan bermanfaat bagi koperasi.” Pada saat yang sama, Supomo, manajer umum LPDB KUMKM, menjelaskan bahwa partainya telah mulai menghitung atau mempelajari apa yang dikatakan presiden. Qiao Kewei Supomo mengatakan: “LPDB akan memperhatikan fleksibilitas koperasi sebagai mitra. Misalnya, restrukturisasi terkait masalah keterlambatan pembayaran.” Untuk Supomo, LPDB dapat terus mempertimbangkan fleksibilitas masalah berdasarkan fleksibilitas. Apa yang dilakukan FSA. Supomo menyimpulkan: “Jangan khawatir, kami sedang mempertimbangkan untuk bekerja dengan mitra. Dalam situasi seperti ini, tidak ada manfaat yang tidak akan berkurang. Pada dasarnya, LPDB siap untuk merilekskan mitra-mitranya.” (*)

Tinggalkan Balasan