2020-07-14 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang komprehensif untuk menyederhanakan peraturan yang dapat menghambat pekerjaan dan investasi. Karena itu, RUU yang komprehensif harus diperkenalkan kepada semua kelompok, terutama Generasi Y, yang akan segera memasuki pasar kerja. -Oleh karena itu, Surya Tjandra, Deputi Menteri Urusan Pertanian dan Perencanaan Tata Ruang / Wakil Direktur Administrasi Pertanahan Nasional (BPN), mengusulkan undang-undang yang komprehensif untuk siswa, Senin (9/9/2020). Universitas Katolik Atmajaya Jakarta.

Dalam diskusi dengan tema “Merevisi Hukum Komprehensif: Akankah Tanah dan Tanah Indonesia Tetap Sehat Atas Nama Investasi?” Surya Tjandra menjelaskan secara rinci apa hukum komprehensif itu sehingga dapat dipahami dengan baik.

Surya Tjandra mengatakan bahwa kaum muda harus memahami hukum komprehensif ini, dan pemerintah bekerja keras sehingga dapat diberlakukan untuk memfasilitasi masyarakat. Surya Tjandra mengatakan: “Kita perlu dialog seperti itu, kita perlu tahu bahwa hukum komprehensif pada dasarnya memaksa pemerintah dan masyarakat untuk menutup pintu seperti biasa, dan inilah yang terjadi sekarang.” Selain itu, Surya Tjandra mengatakan bahwa dengan mempertimbangkan ketiga poin tersebut Perencanaan ruang adalah salah satu bidang di mana hukum akan disinkronkan saat membuat karya. Surya Tjandra menyimpulkan: “Lindungi lingkungan, lindungi pertanian dan pembangunan itu sendiri”.

Kali ini, Djamester Simarmata, seorang pakar ekonomi dan dosen di Universitas Indonesia, mengungkapkan. Djamester Simarmata mengungkapkan bahwa ekonomi tidak dapat dikembangkan tanpa investasi, dan metode konsolidasi akun akan menyederhanakan larangan seperti pembelian tanah.

Ivor Pasaribu dari Leks & CO Lawyers menyambut baik undang-undang ketenagakerjaan, yang juga memberikan aspek positif bagi para pelaku bisnis.Ia menyambut undang-undang ini tentang undang-undang perburuhan. “Dengan berlakunya Undang-Undang Hak Cipta, akan ada arahan standar untuk pengembangan, karena tidak ada ketentuan yang sama sekarang, dan kemudian dalam undang-undang ini, perjanjian konstruksi (IMB) telah digantikan oleh perjanjian pembangunan,” kata Ivor Pasaribu. . Ini dapat memberi kaum muda pengetahuan yang lebih luas dan lebih lengkap tentang undang-undang komprehensif Cipta Karya, serta pengetahuan tentang pengetahuan Pentin, yang sangat penting bagi kesejahteraan rakyat Indonesia dalam menciptakan peluang kerja di masa depan. (*)

Tinggalkan Balasan