2020-07-08 |  Kilas Kementerian

RI Hidayat Nur Wahid, Wakil Presiden TRIBUNNEWS.COM-MPR, menyatakan keprihatinan tentang kurangnya APD untuk staf medis Indonesia di luar Jakarta dan Jakarta.

“Meskipun semakin banyak korban jatuh, virus Covid-19 semakin banyak menyebar. Untuk mengatasi popularitas Covid-19 dan menjadi horor, tenaga medis adalah pahlawan nasional dan pahlawan global yang siap ditempatkan di garis depan. , Virus korona, tetapi sayangnya, sejauh ini, masih banyak orang yang tidak dilengkapi dengan “peralatan tempur” yang cukup, seperti peralatan pelindung diri, dan situasi yang mengkhawatirkan dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka. DPR-RI mengatakan selama acara WFH. Jakarta (27/03). 2020). Oleh karena itu, anggota DPR-RI dari fraksi PKS di daerah pemilihan terbesar kedua di Jakarta menghargai keputusan FPKS untuk menurunkan gaji Partai Demokrasi Rakyat Nasional Indonesia dan Partai Demokrasi FPKS. Kemudian mereka membeli APD dan langsung melalui PB IDI dan PP PNSI (Semua Asosiasi Perawat Nasional Indonesia) Itu diserahkan kepada dinas kesehatan, dan PB IDI dan PP PNSI sangat puas dengannya. Selama Covid -19, individu-individu yang bernilai tinggi juga meminta perwakilan rakyat dari partai lain, anggota Republik Demokratik Rakyat RI dan perwakilan dari Partai Demokrasi Provinsi dan Regional untuk menyamakan FPKS dengan mengurangi gaji anggota Republik Demokrasi Rakyat Indonesia / DPRD untuk membantu penduduk dan Tenaga kesehatan bahkan membantu negara mengatasi pandemi Covid-19, yang dinyatakan sebagai bencana alam oleh pemerintah.

“Fraksi PKS kami secara nasional di Indonesia telah memutuskan untuk memotong upah untuk mengatasi kekurangan APD. Tetapi kekurangan APD telah terjadi tidak hanya di Jabodetabek, tetapi juga di banyak provinsi dan wilayah di Indonesia. Selanjutnya, perlu juga bahwa dari Anggota dewan lainnya dari partai-partai dari pusat ke provinsi, ke daerah dan ke kota juga harus berpartisipasi dalam pengurangan gaji sebagai PKS untuk “membantu pekerja kesehatan,” kata Hidayat, orang-orang di daerah pemilihan mereka. Selain itu, Hidayat juga meninjau bahwa memenuhi kebutuhan APD hanya satu cara untuk membantu staf medis.

“Karena peningkatan besar dalam kasus, pemerintah juga berkewajiban untuk mencegah kelumpuhan sistem kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah harus memblokir sebagian wilayah DKI dan daerah merah lainnya di Jakarta, seperti yang telah dilakukan di 17 negara, dan memperoleh Republik Demokratik Rakyat. , PB IDI, suara anggota FKUI mengatakan bahwa tidak akan ada lonjakan dalam kasus korona. Itu dapat mengatasi dan memutus rantai distribusinya, sehingga Indonesia “tidak akan menjadi episentrum baru untuk penyebaran pandemi Covid-19, sehingga juga Tidak akan menjadi tragedi manusia, “kata Hidayat. (*)

Tinggalkan Balasan