2020-07-12 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Perhubungan melakukan berbagai persiapan sebelum diundangkannya Rencana Pemisahan Maritim atau TSS (Rencana Pemisahan Lalu Lintas) di Selat Sun Ta dan Selat Lombok pada 1 Juli 2020. Salah satunya adalah organisasi latihan simulasi yang diadakan oleh Kementerian Transportasi hari ini (23/6) di Kementerian Transportasi Hari ini (23/6) di Kantor Urusan Maritim Tingkat Pertama Tanjung Pruk, yang melibatkan berbagai organisasi.

Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, mengatakan bahwa pencapaian ini merupakan catatan sejarah baru bagi Indonesia, dan Indonesia telah menjadi yang pertama di dunia yang memiliki pemisahan arus laut atau Pulau kartu pemisahan TSS. Pulau-pulau ini, terutama di Selat Sun Ta dan Selat Lombok.

Keberhasilan ini adalah kebanggaan Indonesia, khususnya Kementerian Transportasi karena Departemen Administrasi Maritim IMO telah membela proposal Sun Tstrait dan Lombok TSS selama lebih dari dua tahun. Medan kelautan global. – Selama latihan simulasi, berbagai lembaga terkait, seperti Kementerian Perhu, Departemen Koordinasi Maritim dan Investasi, Bakamla, Basarnas, Badan Intelijen Nasional (BIN), dan POLAIRUD, bersama-sama dengan lembaga lain, melakukan keselamatan lalu lintas jalan di “Sun He Strait TSS” Selama perencanaan patroli dan penegakan hukum, skenario komunikasi dan pergerakan kapal milik negara dilakukan. Tujuannya adalah untuk dapat melakukan patroli dan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, “kata Ahmed, Gubernur Negara Pantai Ahmed dan Penjaga Maritim (KPLP) (6/23), TSS dari Selat Sun He dan Selat Lombok secara resmi didirikan melalui internasional Persetujuan IMO diimplementasikan di ALKI (Indonesia Archipelago Channel) I dan II.

“Selat Sundi terletak pada transit kapal yang tergolong ALKI I, lalu lintasnya sangat padat dan cukup aha Mead mengatakan: “Lalu lintas macet di daerah itu, kapal-kapal asing gratis melewati” untuk memastikan keselamatan lalu lintas dan melindungi lingkungan laut-dalam pekerjaan ini, Kementerian Transportasi akan mengerahkan 6 (enam) kapal patroli KPLP di laut Misi penegakan hukum, termasuk prosedur investigasi, identifikasi, penuntutan, penangkapan, verifikasi, investigasi, misi investigasi, dan investigasi yang tepat sesuai dengan hukum dan hukum, keenam kapal patroli tersebut adalah KN Trisula P.111, KN Alugara P.114, KN Clurit P-.203 , KN. Cundrik P.204, KN Belati P.205 dan KN. Jembio P .

Pada saat yang sama, Hengki Angkasawan, direktur navigasi, mengungkapkan bahwa rekan-rekannya akan menyiapkan konten navigasi, seperti kesiapan fasilitas dan infrastruktur VTS. ), Fasilitas Dukungan Navigasi Navigasi (SBNP), meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) VTS dan menyiapkan panduan navigasi.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat membangun koordinasi dan komunikasi yang sistematis dan komprehensif antara lembaga terkait sesuai dengan hukum, karena kami tidak dapat bekerja sendiri untuk menjaga keselamatan lalu lintas laut dan melindungi lingkungan laut. Di perairan Indonesia”, Kata Henki.

Hadir dalam acara tersebut Umar Aris, pakar Menteri Perhubungan di bidang reformasi hukum dan birokrasi, serta perwakilan resmi, staf lembaga terkait dan pemangku kepentingan, seperti Koordinasi Kementerian Kelautan, Bakamla, Basarnas, BIN, POLAIRUD Tunggu. Selain itu, Kementerian Perhubungan akan mengadakan Pelatihan Kesiapan / Kelembaban Apple di Pelabuhan Merak di Kota Banten pada 27 Juni 2020. (*)

Tinggalkan Balasan