2020-07-12 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Koperasi dan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah telah mengembangkan 8 rencana khusus untuk memprediksi dampak ekonomi dari epidemi COVID-19 pada koperasi negara dan UMKM.

Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM, dan Komite Keenam DPR-RI mengadakan pertemuan virtual di Jakarta (Selasa, 4 Februari, 2020) mengatakan bahwa delapan rencana sedang dikembangkan untuk secara khusus mengurangi dampak COVID pada departemen KUMKM .

“Dia berkata:” Pertama-tama, kami mengusulkan untuk merangsang daya beli perusahaan kecil dan menengah dan produk koperasi. Ini disampaikan pada pertemuan terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokovy, yang saat ini sekitar 2 triliun rupee. “Kami telah bekerja sama dengan 9 klaster makanan BUMN dan kelompok masyarakat untuk mengimplementasikan rencana belanja di warung sebelah untuk mendorong gerakan sosial.” Program ini sebenarnya di tingkat RT, di tingkat tetangga, kami telah memperoleh persediaan sehingga mereka juga dapat dijual ke tetangga secara online. Sebuah toko online sederhana akan dapat mengirimkan barang-barang yang dibeli dari tetangga ke rumah masing-masing, “katanya. LPDB KUMKM memberikan kredit khusus untuk koperasi. Rencana kelima juga mendorong penyediaan dua staf medis Topeng, antara lain, mendorong gerakan untuk menggunakan masker bagi siapa saja yang terpaksa meninggalkan rumah mereka, dan mengundang UMKM dari berbagai daerah untuk memproduksi. — Kemenkop dan UKM juga telah mendirikan koperasi produksi dan masker yang saat ini dibutuhkan oleh petugas kesehatan UMKM dengan agen, Hand Sanitizer dan Personal Protective Equipment (PPE), ini adalah rencana keenam, dan tujuannya adalah untuk memasukkan departemen mikro, yang sangat penting dan paling rentan terhadap COVID-19. Penerima kartu kerja pekerja sementara. — “Poin ketujuh juga sangat penting, yaitu bantuan tunai langsung. Anggaran disiapkan oleh Kementerian Keuangan, tetapi kita dapat menjadi salah satu distributor bantuan langsung ini, yang sebenarnya merupakan bantuan sosial yang diperluas. “Jika partainya mengusulkan PPh 21 dan pajak penghasilan impor PPh 25, maka pengembalian nilai tambah KUMKM dapat dilonggarkan.” Kami berharap delapan langkah mitigasi ini akan memiliki dampak ekonomi positif pada pemangku kepentingan KUMKM, “kata Teten. (*)

Tinggalkan Balasan