2021-03-14 |  Kilas Kementerian

Tribunnews.com – Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah berpartisipasi dalam pembahasan dan penyusunan 4 peraturan pemerintah (PP), yaitu aturan hukum 11 tahun 2020 tentang kelompok pegawai Cipta Klaster. -Mulai dari hari peluncuran pada tanggal 20 Oktober 2020, pembahasan pada 4 hal. Dalam empat bulan terakhir, pembahasan dan persiapan yang dilakukan oleh kelompok tripartit (instansi pemerintah, pengusaha dan perwakilan pekerja) merespon berbagai perkembangan perdebatan dan pembahasan. pendapat yang berbeda. Namun pada akhirnya keempat PP tersebut diselesaikan dan diundangkan.

“Dalam rangkaian pertemuan, kami mengadopsi dinamika perdebatan dan ketidaksepakatan. Namun di balik dinamika tersebut, kami memiliki semangat yang sama untuk memajukan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” Dakwright At resmi Penutupan konferensi, Mank Ida mengatakan: Ciptakan lapangan kerja (substansi ketenagakerjaan) di Jakarta pada Kamis, 3 April 2021. — UU CIPTA TRAVAILITE bertujuan untuk bekerja antara pekerja dan pekerja Menegakkan keseimbangan antara lingkungan dan lingkungan usaha untuk pengusaha yang lebih baik. -Setelah berlakunya undang-undang tentang CIPTA dan menerapkan peraturan pelaksanaannya, perjuangan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan produktif belum berakhir. Harus selalu menyertai penerapan hukum dan peraturan yang berlaku untuk fungsi CIPTA. Ia mengumumkan: “Oleh karena itu, tujuan yang diharapkan dapat tercapai di bidang pelaksanaannya.” “Oleh karena itu, saya meminta semua orang untuk terus melakukan upaya yang sebesar-besarnya demi kemajuan dan keunggulan negara.” -Marker.- IDA mengatakan itu Dalam pembahasannya, PP CipTA Karya mungkin tidak memuaskan semua pihak, namun pemerintah berusaha mengakomodir kepentingan seluruh stakeholders dalam berkarya.

— “Saya harap ini bisa dimaklumi, karena pemerintah juga harus menjaga keseimbangan dan mengupayakan hal-hal lain terkait empat peraturan pemerintah terkait keempat peraturan pemerintah tersebut,” jelasnya. .

Setelah empat PP ditetapkan, MANKER IDA melanjutkan, pihaknya selalu bisa memilih untuk menunjuk Menteri Hukum Ketenagakerjaan (Permankaker). -Selain itu, pemerintah masih harus menghadapi uji materi undang-undang CIPTA oleh berbagai partai politik, termasuk serikat pekerja- dan IDA menghargai pendapat dan pandangan SP / SB MAUP terhadap partai politik lain yang memilih jalur uji materi untuk menanggapi pekerjaan Undang-Undang CIPTA.

“Meski cukup tenaga untuk merespon, pemerintah tetap mengapresiasi langkah forensik pemeriksaan atau pengujian materi yang dilakukan oleh serikat / sahabat serikat,” lanjut pengurus IDA. (*)

Tinggalkan Balasan