2021-03-12 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Cabang Angkutan Laut Kementerian Perhubungan memberikan kemudahan dan kenyamanan pemindahan awak kapal selama pandemi Covid 19 dan memposisikan pelaut sebagai pekerja utama pendukung rantai pasokan ekonomi global. -Ketentuan SE 2 Circular of 2021 mengenai pemeliharaan pedoman darurat ditujukan untuk Covid-19 pelaut, pemilik kapal / pemilik kapal / operator dan rencana tanggap lembaga pendidikan (rencana kontingensi) dan pelatihan maritim, berlaku mulai 20211 1 Januari hingga Desember 31, 2021. Kata Sekretaris Perhubungan R. Agus H. Purnomo di Jakarta, Rabu (20/2/2021). -Dia menjelaskan bahwa kemudahan ini menunjukkan bahwa pemerintah melindungi pekerja, terutama keberadaan pelaut, agar dapat menjalankan tugasnya di kapal perang Covid 19.

Bersamaan dengan itu, Direktur Navigasi dan Kemaritiman Kapten Hermanta menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan DJP, setiap pelaut yang memiliki sertifikat kompetensi dan penerbitan sertifikat akan mendapatkan kemudahan pertama, dan sertifikat akan tersedia. Tanggalnya selama pemberitahuan tersebut valid dan pelaut sedang bekerja di kapal terbang. Bendera indonesia. Atau kapal bendera. Orang asing dapat menerbitkan Provisional Certificate of Approval (CoE) satu tahun dengan mengirimkan deklarasi diri yang dapat diakses di bit.ly/selfdeclaration dan sertifikat warna yang kedaluwarsa serta sertifikat yang diberikan oleh pemilik / operator mereka untuk menikmati pembebasan tersebut. Dikirim ke DJPL cq Direktur Navigasi dan Kemaritiman melalui email kepelautan@dephub.go.id.

Kemudian, selama surat edaran ini masih berlaku dan berlaku, pelaut dengan Sertifikat Kompetensi (CoP) akan memasuki masa berlaku 5 tahun. Di atas kapal berbendera Indonesia atau asing, Anda dapat memanfaatkan pembebasan pajak Dinat. Masa berlakunya adalah dari tanggal habis masa berlaku sertifikat hingga 31 Desember 2021. Dapat disahkan melalui lembaga pendidikan dan pelatihan yang menerbitkan sertifikat sesuai dengan jadwal. Perluas Lembaga Pendidikan dan Pelatihan. Selain itu, jika awak kapal akan diberangkatkan dan alternatif tidak dapat disediakan, penilaian risiko keselamatan dan keamanan operator harus terlebih dahulu disertakan. Pemilik kapal atau pemilik kapal .

<< Perusahaan harus bersosialisasi dengan semua awak kapal dan menginformasikan tindakan perlindungan dan pengawasannya. Dengan mengurangi dampak risiko infeksi Covis-19 dan mengikuti instruksi dari otoritas kesehatan setempat serta menghormati peraturan kesehatan yang ditetapkan oleh masing-masing negara / wilayah, "kata Kapten Hermanta." Hermanta melanjutkan, mendapatkan dukungan untuk keselamatan pelaut. Serta kesehatan dan kebijakan negara tujuan pada Covid-19, dimungkinkan untuk mengotorisasi dan memberangkatkan pelaut yang sudah memiliki dokumen keberangkatan dan invoice untuk mencapai negara tujuan. Ia melanjutkan: “Jika kontrak kerja laut (PKL) diputus, kontrak tersebut dianggap berlaku sebelum kembali ke pelabuhan, dan pelabuhan mengizinkan atau dapat mengeluarkan PKL baru yang disepakati oleh Direktur Maritim.”

Tinggalkan Balasan