2021-03-11 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Pandemi Covid-19 telah menimbulkan efek domino pada berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama di sektor informal atau usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Akibat pandemi tersebut, penjualan UMKM menurun sehingga harus menyeret PHK kepada sebagian besar karyawan, dan sebagian dari mereka kesulitan mengembalikan pinjaman. Selama pandemi Covid-19, sektor UMKM bisa bertahan dan kegiatannya bisa dipercepat, pemerintah terus menggelar Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), salah satu mata anggarannya antara lain “Dukungan UMKM”.

Situasi pandemi ini secara tidak langsung telah menyebabkan perubahan perilaku konsumen yang lebih rela bertransaksi secara online, antara lain mengurangi penggunaan uang kertas yang rentan terkena infeksi bakteri dan menjaga jarak dengan orang lain dengan cara membeli barang dengan uang elektronik. Trade.

Hingga saat ini platform digital telah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam laporan e-commerce Redseer Indonesia, diperkirakan pada tahun 2020, transaksi grosir elektronik akan tumbuh sebanyak 400%, sedangkan penjualan online produk kecantikan dan fesyen akan tumbuh masing-masing sebesar 80% dan 40%. % Vs. Selama pandemi Covid-19, peluang yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM adalah melakukan transformasi bisnis melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun, transisi ke penggunaan teknologi digital tidak dapat diselesaikan seperti ini. Pasalnya, ternyata akibat rendahnya kualitas produk, kapasitas produksi, dan masalah literasi digital, masih banyak UMKM yang belum mampu melakukan transaksi online terbaik. .

Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya di acara tersebut: “Seremoni peluncuran program pelatihan manajemen dan pemasaran produk halal digital untuk usaha kecil dan menengah.” Pemerintah mendorong penggunaan teknologi digital untuk menyampaikan kepada pemerintah Plan, dan mendistribusikan bantuan pemerintah lebih cepat dan lebih akurat. Namun, menurutnya, teknologi digital juga menghadapi tantangan tersendiri dalam penerapannya, meski di sisi lain mendorong berkembangnya ekonomi kreatif, jasa, dll. Hal tersebut juga mendorong UMKM memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan ekonomi kelas menengah ke bawah guna meningkatkan produktivitas. Ini diperlukan selama pandemi Covid-19. Beberapa perusahaan yang tidak mengalami penurunan pendapatan adalah mereka yang menggunakan alat penjualan online untuk bisnis. Oleh karena itu semakin diperlukan untuk memfasilitasi pasar UMKM, ”ujarnya dalam video conference yang digelar di Jakarta, Selasa (20/10). Memberdayakan UMKM, termasuk penciptaan lapangan kerja yang baru disahkan DPR pada 5 Oktober 2020. The Ciptaker Undang-undang (Ciptaker Law) memuat konten. Dalam undang-undang ini, UMK dan koperasi akan mendapatkan sejumlah keuntungan, antara lain: usaha mikro lisensi tunggal, insentif dan fasilitas bagi perusahaan menengah dan besar yang bekerja sama dengan usaha kecil dan menengah; promosi Insentif finansial dan fiskal untuk pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah; mengutamakan produk / jasa UMK dalam pengadaan produk dan jasa pemerintah; UMK menjalin kemitraan melalui fasilitas umum; dan kemudahan mendirikan koperasi dan menerapkan ajaran Islam di koperasi.

Tidak hanya UMKM tradisional, pemerintah juga berharap dapat mendorong terciptanya UMKM berbasis syariah yang berperan dalam rantai nilai halal global, sehingga dapat pula mendorong pertumbuhan usaha dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. masyarakat negara. Caranya dengan menyederhanakan perizinan dan menekan biaya sertifikasi halal.

“Kami berharap industri halal Indonesia menjadi tuan rumah dan peserta global di negara kita. Saat ini kami masih menjadi konsumen produk halal di Indonesia.Pada tahun 2018, Indonesia menghabiskan sekitar US $ 214 miliar untuk produk makanan dan minuman halal, sehingga kami merupakan konsumen terbesar dibandingkan negara muslim lainnya. “Kata Wakil Presiden Maruf.

Tinggalkan Balasan