2020-12-28 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Selama pandemi Covid-19, akibat pembatasan transportasi, Kementerian Perhubungan terus berupaya memastikan kelancaran operasional logistik, salah satunya dengan mengoptimalkan pelayanan maritim dan menteri perhubungan Budi Karia Sumadi ( Budi Karya Sumadi) menyatakan, ke depan pandemi Covid-19, Kementerian Perhubungan akan menyusun rencana melalui Administrasi Umum Angkutan Laut untuk memastikan kontinuitas logistik di seluruh nusantara. -Rencana pemerintah untuk menjamin kelangsungan logistik selama pandemi Covid adalah dengan mengoptimalkan rencana Tol Laut. — Menteri Perhubungan Budi mengatakan di Jakarta hari ini (21/6): “Dalam pandemi ini, jalur laut harus bisa menjaga suplai logistik di seluruh Indonesia.” Dalam hal ini, ia menambahkan, industri maritim berperan Peran Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang terhubung dengan laut, maka sangat penting untuk mendukung rencana tersebut. Untuk itu, kami berharap dengan menyediakan layanan untuk berbagai rute yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, pelayaran pribadi dapat berpartisipasi aktif dalam “Sea Fee Plan”.

“Saat ini kami sedang melakukan yang terbaik agar Haifei Highway dapat melayani seluruh pelosok tanah air dengan lebih baik, khususnya bagi saudara-saudari di Indonesia bagian timur, dan untuk memaksimalkan perluasan jalur laut, semua pihak harus Berperan agar benar-benar bisa memaksimalkan kapasitas transportasi yang ada di kapal untuk mengurangi volume dan harga menteri, ”kata Menteri Perhubungan Budi. Di saat yang sama, Wisnu Handoko, Direktur Departemen Perhubungan dan Angkutan Laut, Komando Angkutan Laut, Kementerian Perhubungan. Dijelaskan bahwa untuk mencapai perbedaan harga yang proporsional, semua instansi terkait harus menyelesaikan semua aspek masalah pada waktu yang bersamaan, perlu diperhatikan bahwa jika parameternya hanya selisih harga, maka jalan laut tidak akan mampu menyelesaikannya. Angka. Ia mengatakan salah satunya adalah ekosistem logistik nasional, dan yang terakhir adalah pengembangan infrastruktur dan infrastruktur pelabuhan, dengan terus memantau permintaan jumlah dan jenis barang. Hal itu dipimpin pihaknya dan dengan cepat menanggapi permintaan pemerintah daerah (Pemda) yang berharap bisa sandar dengan kapal tol laut. Ini seperti menanggapi kebutuhan Bupati Pulau Morotai Benny Laos yang meminta saluran lain untuk menjual hasil lautnya ke Pulau Jawa.

Tinggalkan Balasan