2020-12-28 |  Kilas Kementerian

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Ketua Panitia Pertama DPD RI Fahru Razi (FPDrul Razi) memuji kinerja Kepala Desa, Menteri Pembangunan dan Imigrasi Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) yang diyakini berhasil mencegah Covid-19 di pedesaan. daerah.

Menurut Fachrur Ra ​​zi, kebijakan yang dirumuskan Menteri Abdul Halim atau Menteri Gus untuk menentang relawan desa Covid-19 sangat efektif, alhasil desa-desa Indonesia bersih dan bebas dari bahaya Covid-19. . Penyebaran Covid-19 akan meningkat dan akan semakin meluas, “kata Fachrur Ra ​​zi dalam rapat kerja virtual yang digelar dengan Kementerian Kesehatan, Selasa (09/08/2020) .

Fachrur Ra Zi juga mengapresiasi PDTT Kemenkes yang ikut serta dalam Program BLT Dana Desa saat perekonomian nasional mulai merugi.Tanpa Program Dana Desa BLT ia tidak bisa membayangkan nasib masyarakat pedesaan. Dengan izin dari PDTT Kementerian Kesehatan, DPD RI juga siap membantu Masuk daerah. Anggaran sendiri bilang begitu, ”pungkasnya.

Dalam kesempatan ini Menteri Gus memaparkan langkah-langkah strategis yang telah diambil. Menanggapi pandemi Covid-19. Menurutnya, setidaknya ada dua hal yang harus ditangani secara cepat dan serius. Dampak Covid-19 yaitu kesehatan dan ekonomi.

Langkah-langkah kelola kesehatan, Kementerian Kesehatan, PDTT membentuk relawan pedesaan melawan Covid-19, yang tugasnya memberikan edukasi kepada masyarakat dan memberikan sabun cuci tangan di tempat umum.

Selain itu, setelah perawatan medis diselesaikan, perekonomian juga harus pulih. Oleh karena itu, Menteri Gus meredistribusi dana desa ke BLT sebagai jaring pengaman sosial, di bawah promosi BLT, perekonomian pedesaan terus berjalan.

“Tujuannya untuk merevitalisasi perekonomian, makanya kami susun pendataan dengan calon penerima BLT. Dia menjelaskan, yang pertama tidak masuk TKS tapi jelas miskin, dan yang kedua kehilangan mata pencaharian. Alasan ketiga, keluarganya sensitif terhadap penyakit kronis. Upah minimum 50% dari pagu anggaran untuk tenaga kerja tunai pedesaan (PKTD).

Prinsip PKTD adalah upah minimum 50%, dengan alasan meningkatkan daya beli dan Beban Kerja Pekerjaan yang dilakukan dengan PKTD tidak memerlukan pengetahuan profesional atau materi khusus- “Misalnya, kami menginformasikan kepada desa-desa bahwa industri pariwisata bersih, dan penduduk desa dan PKTD akan mengurus dananya, yang artinya banyak Materi tersebut tidak mengharuskannya untuk menyimpulkan bahwa diharapkan daya beli masyarakat negeri ini semakin meningkat dan sedikit banyak memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia agar tidak merosot pada triwulan III. (*)

Tinggalkan Balasan