2020-12-28 |  Kilas Kementerian

Yogyakarta TRIBUNNEWS.COM-Kegiatan yang dilakukan di perairan laut dan darat, termasuk kegiatan transportasi laut, kegiatan niaga migas dan kegiatan lainnya, dapat menimbulkan bencana yang dapat mengakibatkan pencemaran tumpahan minyak dan / atau kerusakan lingkungan perairan. Tentunya untuk menindaklanjuti hal tersebut diperlukan sistem respon yang cepat, akurat dan terkoordinasi.

Ir, Kepala Pengawal Pantai dan Maritim, kata. Ahmad dalam pidatonya menyampaikan telah menyetujui persetujuan “Konvensi Pencegahan Pencemaran Minyak, Respon dan Kerjasama” (OPRC) yang diselenggarakan di Hotel Harper Yogyakarta pada Selasa (29/9). Empat (1/10).

Ahmad melaporkan bahwa pemerintah telah menyusun peraturan tentang kebijakan pencegahan dan mekanisme pencegahan pencemaran, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010, tentang Perlindungan dan Transportasi Lingkungan Laut. Nomor PM Menteri Perhubungan. Peraturan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pencegahan Pencemaran Perairan dan Pelabuhan.

“Salah satu regulasi mengatur kewajiban pengelola kegiatan pelabuhan dan kegiatan lain di wilayah perairan untuk memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran, antara lain prosedur, personel, peralatan dan material, serta pelatihan mengatasi pencemaran,” Ahmed menjelaskan.

Guna memastikan pencegahan pencemaran dilakukan secara cepat, tepat dan terkoordinasi, Ahmed menambahkan bahwa pemerintah belum mengesahkan Undang-Undang Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang pencegahan keadaan darurat ketika terjadi tumpahan minyak di laut. Ini mengatur penetapan prosedur permanen (PROTAP) atau SOP untuk setiap level / level ketika tumpahan minyak terjadi di laut. — Menurut Pasal 7 Keputusan Presiden, hidrokarbon PROTAP countermeasures’h Level 1 dilaksanakan / ditentukan oleh pengawas pelabuhan atau penanggung jawab kantor unit pengelola pelabuhan. f Pimpinan unit usaha minyak dan gas atau unit usaha lainnya. Adapun PROTAP Tier 2 yang kemudian ditetapkan Bupati / Walikota, kecuali DKI Jakarta ditetapkan PROTAP Tier 2 oleh gubernur, dan PROTAP Tier 3 ditetapkan oleh Satgas Nasional.

“Untuk mendukung tanggapan PROTAP terhadap tumpahan minyak ini, dan untuk memperkuat landasan hukum pengendalian pencemaran di Indonesia, kami akan terus melakukan kegiatan hari ini untuk memastikan masukan dari kementerian dan lembaga terkait untuk memulai proses tersebut. Ahmad mengatakan:” Respon dan kerjasama atau OPRC pada tahun 1990. … “Dalam kesempatan ini, Ahmad juga mengumumkan bahwa Menteri Perhubungan telah menandatangani dan menyetujui prosedur penanganan darurat tumpahan minyak tiga tingkat melalui Keputusan KM 263 Tahun 2020. Menteri Perhubungan memiliki masalah terkait pencegahan tumpahan minyak di laut (level 3). Menurut Ahmad, PROTAP akan menjadi dasar pelaksanaan pencegahan kebocoran minyak di seluruh negeri dan di luar batas negara.Selain itu, menurut Ahmad (Ahmad), PROTAP lapis ketiga ini juga akan menjadi dasar pelaksanaan PROTAP. Untuk menghadapi tumpahan minyak level 2 dan level 1, dan akan melengkapi regulasi yang akan dihasilkan selama proses ratifikasi Konvensi OPRC.

“Untuk ini, tentunya diperlukan dukungan dan pendampingan dari kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan Proses ratifikasi Konvensi dapat berjalan dengan lancar, dan peraturan perundang-undangan yang dapat mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan Konvensi dapat dirumuskan. Dia menyimpulkan: “Cegah dan kendalikan tumpahan minyak, terutama di air.” – Untuk informasi lebih lanjut, Een Nuraini Saidah, ketua Komite Eksekutif Departemen Penanggulangan Bencana dan Urusan Air, mengemukakan “Konvensi tentang Pencegahan, Respons dan Kerja Sama Pencemaran Minyak.” OPRC mempertemukan 24 (dua puluh empat) peserta, antara lain perwakilan dari Sekretariat Nasional, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan PFKKI, Kantor Hukum Kementerian Perhubungan, Departemen Hukum Administrasi Umum Angkutan Laut dan KSLN . (*)

Tinggalkan Balasan