2020-12-28 |  Kilas Kementerian

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Indonesia sudah menunggu sekitar 10 tahun untuk mencari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pengawas Tertinggi Republik Indonesia (BPK). Commentary (LHP), review laporan keuangan 2019 oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, digelar di Auditorium Wisma Kemenpora, Senayan, Jakarta pada pagi hari Rabu (22/7/2020). – Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian adalah opini audit yang dikeluarkan oleh organisasi-organisasi berikut ini, dalam hal laporan keuangan menjadi bahan pertimbangan, informasi yang diberikan oleh BPK tidak mengandung salah saji material.

Jika laporan keuangan menerima pendapat tersebut, artinya auditor berkeyakinan bahwa berdasarkan bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan / pemerintah dianggap telah menerapkan dengan benar prinsip akuntansi yang berlaku umum dan, jika ada, kesalahan tersebut Ini dianggap tidak penting dan tidak memiliki pengaruh substansial pada pengambilan keputusan. 10 tahun.

WTP terakhir dibentuk pada tahun 2009. Selanjutnya Kementerian Pemuda dan Olahraga hanya menerima Wajar Tanpa Pengecualian (WDP), ditambah veto yang diadakan pada tahun 2015 dan 2016 untuk menyuarakan opini nasional (TMP) ) Atau penafian.

Hasil memuaskan yang diperoleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan predikat WTP harus tetap dipertahankan dan menjadi tanggung jawab anggaran Kemenpora yang masuk dalam keuangan nasional.

“Hasil ini menggembirakan, dan sekaligus tantangan yang kita hadapi. Mewujudkan CAP adalah tugas yang sulit. Saya rasa kita harus menjaga citra yang lebih besar dan lebih luas tentang citra Kementerian Pemuda dan Olahraga yang kurang baik di masyarakat. ,”Dia berkata. -Menpora meyakini bahwa dari pimpinan tertinggi hingga pimpinan tertinggi, dengan menunjukkan bukti komitmen dan kinerja yang baik dari pegawai di tingkat paling bawah, masyarakat akan menilai apakah ada perubahan yang menguntungkan Kemenpora.

Menpora dan karyawannya berkomitmen untuk menggerakkan Kemenpora melalui lima (5) rencana prioritas selama lima tahun ke depan.

Tinggalkan Balasan