2020-12-27 |  Kilas Kementerian

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Berbagai cara telah ditempuh pemerintah untuk mengembangkan dan memajukan UMKM, salah satunya dengan melibatkan sektor UMKM dalam belanja barang dan jasa pemerintah. Apalagi saat terjadi pandemi yang menjadi tantangan ekonomi bagi peserta UMKM. -Karena itu, pada Rabu (17/6/2020), Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM Teten Masduki melakukan pertemuan dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Umum (LKPP). ) Roni Dwi Susanto (Roni Dwi Susanto).

KemenkopUKM mendorong LKPP melibatkan sektor UMKM dalam memenuhi permintaan barang dan jasa pemerintah. Ia juga berharap produk UMKM dapat diprioritaskan untuk dibelanjakan oleh departemen dan instansi pemerintah dengan potensi sekitar Rs 700 triliun.

Saat ini, KemenkopUKM dan LKK sedang mempersiapkan UMKM untuk masuk ke sistem LKPP. Dalam LKPP, prioritas diberikan kepada kementerian / lembaga belanja produk UMKM. Potensi belanja sekitar US $ 700 triliun bisa dimaksimalkan untuk produk UKM, “kata Teten Masduki dalam rapat yang digelar di kantor LKPP di Jakarta, Rabu (17/6/2020) .- Teten a mengatakan keputusannya adalah Di saat terbaik, pemulihan ekonomi sangat penting dilakukan dengan membiarkan UMKM berperan dalam pandemi tersebut.

Menurut data, dia mengakui, ‘Jumlah peserta UMKM dalam e-commerce meningkat 36% atau platform digital India. Saya optimis produk dalam negeri Indonesia akan membantu perekonomian Indonesia.

“Saya minta Pak Roni punya halaman khusus tentang platform LKPP. Presiden berkata bahwa ini sangat populer di kalangan presiden, dan dia juga meminta saya untuk memantau pasar.

Sementara itu, Direktur Utama LKPP Roni Dwi Susanto (Roni Dwi Susanto) sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penafsiran / Jasa Pengadaan Barang Publik, Kementerian dan Lembaga wajib membeli produk dalam negeri (jika ada ). Selain itu, Perpres mensyaratkan pembelian prioritas n produk untuk usaha kecil.

Tinggalkan Balasan