2020-12-27 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka meningkatkan keselamatan navigasi, khususnya untuk mengatasi potensi bahaya pejabat kapal, Indonesia telah meratifikasi “Konvensi Internasional Nairobi tentang Penghapusan Lambung Kapal” pada tahun 2007 melalui Kementerian Perhubungan. — Konvensi telah diratifikasi oleh Presiden Republik Indonesia. Mengenai ratifikasi Nairobi International Wreckage Convention 2007 (the 2007 Nairobi International Convention on the Removal of Bones from Ships) yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 20 Juli 2020 80 Jakarta .

Baca: Warga Temukan Kapal Terputus di Laut, Pak Cik Diduga Tenggelam

Menurut Direktur Kelautan Hermanta, ratifikasi konvensi penting untuk mengatasi potensi ancaman . Bahaya yang ditimbulkan oleh sasis kapal mengancam keselamatan navigasi dan lingkungan laut, serta memastikan kepastian hukum dari klausul tanggung jawab. “Pengesahan Konvensi Internasional Nairobi sejalan dengan komitmen Kementerian Perhubungan dalam hal ini Administrasi Umum Angkutan Laut akan terus meningkatkan keselamatan dan keamanan angkutan laut serta menjaga lingkungan laut,” kata Hermanta di Jakarta (5/5). 8/2020).

Hermanta mengatakan bahwa “Konvensi Penghapusan Bangkai Kapal Internasional Nairobi 2007” menetapkan kewajiban asuransi pemindahan bangkai kapal yang mulai berlaku secara internasional pada 14 April 2015. Hermanta menjelaskan: “Bagi pemilik kapal, kewajiban ketatnya adalah mencari kapal tenggelam yang berbahaya, menandai dan mengangkatnya, dan memiliki kewajiban untuk membuktikan asuransi publik atau bentuk asuransi lain untuk keamanan finansial perusahaan pelayaran.” Untuk kapal tahun 2007, Indonesia seharusnya sudah Hermanta mengatakan: “Konvensi Nairobi juga menetapkan bahwa setiap kapal yang melewati wilayah perairan di bawah yurisdiksi Indonesia harus dilengkapi dengan asuransi pembongkaran kerangka.”

Baca: Kementerian Perhubungan Pariwisata Dukungan Departemen untuk mengevaluasi uji coba elektronik di Yogyakarta-Selain itu, Hermanta menjelaskan, letak strategis Indonesia berada di antara dua benua dan samudra benua Asia dan Australia, serta Samudera Hindia dan Samudra Pasifik tidak hanya menjadikannya salah satu perairan tersibuk di dunia, tetapi juga membuatnya rawan kecelakaan kapal.

“Salah satu dampak kecelakaan kapal di laut adalah kerangka kapal yang terdampar dan / atau tenggelam. Pemilik kapal tidak melakukan tindakan apapun atau bertanggung jawab. Hermanta mengatakan: … Dalam hal ini, harus segera dilakukan Mengambil tindakan untuk melepas kerangka kapal yang mengalami bencana laut, karena hal ini dapat menimbulkan masalah lain yang dapat membawa resiko bagi keselamatan dan keamanan kapal. -Kerangka kapal yang tenggelam dalam suatu kecelakaan, akibat tingginya biaya pelepasan rangka dari kapal, pemilik kapal Tanggung jawabnya tidak tinggi sehingga belum dihapus.Tentunya bersama dengan pihak asuransi kapal akan memberikan perlindungan kepada pemilik kapal, apalagi jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan kapal tenggelam, pihak asuransi dapat menanggung biaya bongkar muat rangka dari kapal. -Membaca: Revitalisasi jaringan terminal multifungsi Nyamuk Wae yang akan datang Pelabuhan Labuan Bajo akan dilanjutkan-sebagai rujukan, Organisasi Maritim Internasional (IMO) mengadopsi Konvensi Penghapusan Bangkai Kapal Internasional Nairobi 2007 (Nairobi di “International Convention on Removal of Bones from Ships” (2007) diadopsi pada pertemuan yang diadakan di Nairobi, Kenya pada tanggal 18 Mei 2007. Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, pemerintah juga Peraturan mengharuskan pemilik kapal untuk membongkar sasis dan / atau kargo terbesar180 hari sejak bangkai kapal. (*)

Tinggalkan Balasan