2020-12-27 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Implementasi anggaran Kementerian Sosial kembali impresif. Per 24 September 2020, total anggaran 13.408,80 miliar rupee, mencapai 95,922 miliar rupee (71,58%).

Oleh karena itu, anggaran Kemensos adalah yang terpenting, tetapi pencapaian anggarannya juga ditanggung oleh Menteri Sosial Julie Anna Batubara (Juliari P. Batubara) bersikeras untuk menjaga dan meningkatkan pelaksanaan anggaran di semua tingkatan. Menurutnya, menjaga tingkat penyerapan anggaran yang tinggi sangat penting, apalagi banyak rencana Kementerian Sosial yang masuk dalam rencana pemulihan ekonomi nasional. Menteri Sosial mengatakan perlu dicatat bahwa lebih dari separuh anggaran PEN dibatasi pada 204,95 miliar rupiah pada tahun 2020, sedangkan di Kementerian Sosial.

“Mulai dari batas atas 204,95 triliun rupiah, Kemensos memiliki 128 triliun rupiah untuk PEN. Lebih dari setengahnya. Oleh karena itu, jika anggaran Kemensos tidak ideal, akan sangat menggerogoti rencana PEN nasional. Di Indonesia Dalam pertemuan antara Pimpinan Kementerian Sosial Bogor Indonesia dengan Eselon I dan Eselon II, pimpinannya (24/9) mengatakan bahwa ini seperti pertandingan sepak bola dan Kementerian Sosial telah mengambil posisi fitnah ( Pengendali serangan). “Jika pembebas lemah, kemenangan akan sulit untuk diandalkan. Dalam permainan ini, kami tidak dapat memenangkan penalti, kami juga tidak dapat memenangkan perpanjangan waktu. Tapi kita harus menang terus-menerus kalau main bulu tangkis, ”tuturnya. Mensos pun meminta jajarannya untuk memastikan prestasi Kemensos terus terjaga di level yang tinggi, jauh melebihi K / L lainnya.

Per September Berdasarkan data pada tanggal 23 Sekjen Bagou sebesar 355,556 miliar rupee yang mencapai 59,13%, Biro Pengawasan Negara menyerap 66,48% dari 32,55 miliar rupiah, dan batas maksimum Administrasi Umum Pemberdayaan Sosial sebesar 4,893 miliar rupee yang mencapai 3,30% .

Kemudian batas maksimum Administrasi Umum Peremajaan Sosial sebesar 893.764 crore atau mencapai 65,01%; Satuan Administrasi Umum Sosial dan Politik Pagu sebesar Rp45,955 triliun mencapai 75,82%; batas maksimum Administrasi Umum PKP sebesar 815,06 crore atau mencapai 65,01%. 72,36%; Plafon Badiklit Pensos 372.020 crore rupee, mencapai 63,72%.

Di bagian lain kepemimpinannya, Mensos menyarankan agar pimpinan departemen lebih fokus menjaga belanja bansos Sesuai dengan rencana pencabutan (RPD). Kemudian menata kembali rencana belanja bansos untuk kebutuhan dasar yang masih dibutuhkan – Menteri Sosial juga meminta jajarannya untuk melengkapi atau mengubahnya agar bisa segera disiapkan untuk pelaksanaannya. Belanja modal dipercepat sebelum Desember Realisasi sama pentingnya. (*)

Tinggalkan Balasan