2020-12-26 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sosial Juliari P. Batubara menegaskan komitmen dan keseriusan pemerintah yang besar terhadap kualitas hidup dan fungsi sosial masyarakat adat Indonesia. Menghadapi pandemi Covid-19, Kementerian Sosial memastikan masyarakat adat terpencil (KAT) diikutsertakan dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan sembako. Ini adalah masalah yang khas dan tidak dapat mencegah warga KAT untuk mendapatkan intervensi rezim JPS.

“Ini bisa diatasi dengan KTP sementara. Menteri Sosial Julia (Juliari) di Jakarta, Selasa, 11 Agustus mengatakan:” Dengan berlanjutnya proses pembuatan KTP, masyarakat adat masih bisa mendapatkan bantuan. “Telah diumumkan bahwa pidato menteri dalam rangka memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia pada 9 Agustus. Pada Senin (10/08), Mensos menyampaikan pandangannya dalam webinar internasional yang dipandu oleh James Universitas yang bekerja sama dengan kawasan Asia Pasifik ini mengusung tema “Indigenous Peoples in the Covid-19 Era” Regional Expertise Center for Sustainable Development Education (RCE-ESD). Mendampingi Mensos, Dirjen Pemberdayaan Sosial Eddie Suharto (Edi Suharto) Suharto). Dalam penjelasannya, Mensos menyampaikan bahwa masyarakat adat merupakan salah satu kelompok yang paling rentan dan berisiko akibat pandemi Covid-19. Memang merek tidak bisa mendapatkan informasi tentang virus dan tidak bisa mendapatkan pencegahan tentang virus tersebut. Dan ilmu perlindungan diri, serta tidak adanya akses pelayanan kesehatan. ”Ia menambahkan:

Sikap serius pemerintah dalam meningkatkan fungsi sosial KAT juga tercermin dari adanya arahan khusus untuk menata masyarakat adat di tingkat eselon II yaitu memberikan hibah kepada masyarakat adat terpencil Instruksi untuk pemberdayaan masyarakat.Selama ini Kementerian Sosial telah menyelenggarakan berbagai skema otorisasi KAT. Hingga tahun 2019, skema otorisasi KAT telah memberikan manfaat kepada 2.099 rumah tangga dengan anggaran sebesar Rp 137 miliar. Hingga 2018, nilai bantuan mencapai Rp 127 miliar.Selain dana bantuan, keluarga peserta program pemberdayaan KAT juga mendapat bantuan lain, antara lain peralatan rumah tangga, bibit tanaman untuk budidaya tanaman dan bantuan.

Saat ini terdapat sepuluh provinsi yang telah terbagi dalam rencana otorisasi KAT antara lain Bali, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung, sedangkan 24 provinsi lainnya (dari Aceh hingga Papua) telah disahkan oleh KAT. Tujuan dari rencana tersebut.

Tinggalkan Balasan