2020-12-26 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah Indonesia melalui KBRI Dakar memfasilitasi pemulangan 13 ABK Indonesia milik RPC (Dalian Ocean Fishing) dan bekerja di kapal China Longxing. Ke-13 awak kapal asal Indonesia tersebut tiba di Bandara Soekarno Hatta pada pukul 13.55 tanggal 10 November 2020. WIB menggunakan penerbangan Ethiopian Airlines (ET628).

Menurut R. Agus H Purnomo, Direktur Administrasi Umum Perkapalan, ia mengembalikan 13 ABK WNI dan kemudian seluruh ABK Kapal Penangkap Ikan Longxing. 88 ABK Indonesia yang merapat di Senegal telah kembali ke rumah. CEO Agus mengatakan: “Sebelumnya, pada 27 Oktober 2020, 33 awak dievakuasi secara bertahap, dan pada 3 November 2020, 42 awak lainnya dievakuasi secara bertahap. “Sebanyak 88 ABK Indonesia sudah mendapat pendampingan dari Indonesia. Pemerintah Indonesia akan melanjutkan pengerjaan tujuh kapal nelayan Longxing (621.622.623.625.625.626.627 dan 628) milik Dalian Ocean Fishery Company. -Selain itu, perusahaan yang sama juga memulangkan 157 ABK WNI melalui jalur laut ke Bitung, Sulawesi Utara.

Dirjen Argus juga menyatakan bahwa keberhasilan pemulangan ini merupakan tindak lanjut dari dua pertemuan bilateral antara Menlu RI Letno Masoudi dan pertemuan Menlu Tiongkok Wang Yi pada Juli 2020. Agustus 2020.

“Pemulangan 88 ABK WNI merupakan upaya di Bitong, Provinsi Sulawesi Utara, melalui pemulangan 157 ABK WNI. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing Berhasil meminta pemerintah China untuk turun tangan dan memulangkan ABK WNI. Pemerintah berkomitmen serius menangani kasus di Indonesia. KBRI Dakar berhutang bantuan dan bantuan, sedangkan ABK Indonesia dilarang masuk kembali. Senegal Kontak dengan otoritas maritim setempat yang memungkinkan awak kapal Indonesia untuk turun atau mendarat di Dakar (Senegal) untuk memulangkan mereka melalui udara. -Dalam hal ini, semua warga negara Indonesia harus sangat menghargai dan menghargai partisipasi kementerian / lembaga terkait. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang telah menggandeng perusahaan-perusahaan yang mendistribusikan ABK Indonesia untuk menjaring perusahaan-perusahaan distribusi guna menyelesaikan masalah tersebut.Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia senantiasa berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah Tiongkok dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan, termasuk melalui jalur peradilan. Mekanisme asistensi bekerjasama dalam hal penegakan hukum. (*)

Tinggalkan Balasan