2020-12-26 |  Kilas Kementerian

Reporter Tribunnews.com Fahdi Fahlevi (Fahdi Fahlevi) melaporkan-Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan banyak langkah untuk memastikan program subsidi upah (BSU) dapat dialokasikan untuk pendidikan. Pekerja dan pendidik.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim (Nadiem Anwar Makarim) menyatakan bantuan tersebut ditujukan untuk membantu para pendidik dan pendidik secara ekonomi selama wabah Covid-19. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya memastikan bahwa bantuan ini benar. -Nadim mengatakan pada konferensi pers online: “Tujuan penyaluran bantuan ini adalah untuk melindungi, memelihara dan meningkatkan kapasitas keuangan para pendidik, para pendidik kita. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa beberapa langkah sudah berjalan sesuai rencana. “, Selasa (2020/11/17).

Kemendikbud memastikan calon penerima BSU terdaftar terlebih dahulu di data pendidikan dasar (Dapodik) dan database pendidikan tinggi (PD DIKTI). Kemudian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan verifikasi dan sinkronisasi data dengan data penerima gaji atau subsidi gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan agar distribusi BSU tidak tumpang tindih dengan manfaat sosial lainnya. Penerima manfaat adalah mereka yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

Calon penerima juga harus menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) secara jujur. Nadim mengatakan: “Jika penghasilan Anda mencapai atau melebihi Rp5 juta, Anda tidak akan dapat memproses bantuan ini; jika Anda tidak jujur, Anda dapat mengambil tindakan hukum.”

Untuk memastikan target, transparan dan Untuk bantuan yang efektif, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memposting pengiriman dan dokumen di situs Direktorat Jenderal Guru dan Pendidik (GTK) dan PD DIKTI. Pengajar dan pendidik dapat mengisi lowongan tanpa perlu pengawal atau persetujuan pihak lain. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga bekerja sama dengan instansi lain untuk mengkaji penyaluran BSU. Nadim mengatakan: “Kemendikbud diawasi dan diaudit secara internal oleh BPK, dan diawasi secara eksternal oleh BPK. Untuk memastikan bahwa kami selalu bersama kami dalam proses ini.” Rencana BSU akan didistribusikan kepada 2 juta pendidik dan pendidik, Gaji nominalnya Rp 1,8 juta. Yang mengenyam pendidikan adalah dosen, guru non PNS, guru yang bertugas di administrasi sekolah, tenaga pendidik PAUD, tenaga pendidik sederajat, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga administrasi. Informasi rinci tentang universitas negeri dan swasta, serta lebih dari 1,6 juta guru dan pendidik non-PNS di unit pengajaran negeri dan swasta. Nadiem memastikan guru di sekolah swasta juga berhak atas bantuan ini.

Selain itu, 237.000 staf perpustakaan, operator, staf laboratorium, dan tenaga administrasi juga menerima bantuan ini. Selama pandemi Covid-19, bantuan semacam itu diberikan kepada para pendidik tanpa kecuali. (*)

Tinggalkan Balasan