2020-12-26 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Dampak pandemi juga membawa perubahan mendasar pada kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial (SDM Kesos). Kemensos telah menyesuaikan modul tersebut agar sumber daya manusia perlindungan sosial dapat siap dan tanggap terhadap dampak bencana dengan cepat.

Hal ini sejalan dengan instruksi Menteri Sosial. Pekerja Juliana P. Batubara (Juliari P. bekerja sama dengan semua pihak. Kepala Pusbangprof Peksos dan Pensos Tati Nugrahati mengatakan, pihaknya telah berbicara dengan banyak instansi terkait untuk mengembangkan kredibilitas modul baru tersebut. Terkenal. Praktisi.

“Kita perlu ngebut. Seperti yang dikatakan Mensos, kita harus cepat tanggap, kalau tidak Covid sudah selesai. Oleh karena itu, dalam dua minggu kita sudah berhasil menyelesaikan modul, “Tati di Jakarta (07/09). Ia menyatakan:” Semua pihak yang kemampuannya tidak dapat dipertanyakan dilibatkan. Namun modul ini bersifat dinamis dan akan diteliti serta disesuaikan untuk beradaptasi dengan perubahan dan perubahan yang berkembang. Tantangan yang akan datang. ”Selain itu, modul baru ini juga merupakan respon terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengembangan sumber daya manusia dan perlindungan sosial, UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang ini mengatur bahwa sumber daya manusia kesejahteraan sosial harus memiliki Kualifikasi pendidikan dan pelatihan di bidang ini.Kualifikasi di bidang kesejahteraan sosial dan layanan sosial. -Modul baru juga sedang disiapkan untuk memberlakukan 20 jam kursus (pelatihan) dalam satu tahun (satu tahun) sesuai dengan persyaratan ASN. 2020 Disahkan oleh Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1991 tentang Pengelolaan ASN .

– Berdasarkan ketentuan ini, Pusbangprof Peksos dan Pensos menyelenggarakan “jabatan fungsional orientasi dan konsolidasi pekerja sosial dan konsultan sosial” di Bandung Acara, acara pada hari Minggu 07/09. Acara ini melibatkan Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan rumah sakit hingga 1665 ASN Perlindungan Sosial dan Sosial Indonesia.

Dalam pelaksanaan ketat kesehatan Peraturan tersebut diterapkan di empat kota. (*)

Tinggalkan Balasan