2020-12-25 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah terus meningkatkan kemampuan perusahaan penyelamat dan / atau proyek bawah air agar lebih kompetitif dan menguasai negaranya. Menjadi perusahaan yang kokoh, layaknya perusahaan pelayaran yang berkembang pesat belakangan ini.

Ahmad, direktur Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), tentang pekerjaan bawah air yang dilakukan oleh perusahaan penyelamat dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Bogor pada tahun anggaran 2020. -Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai upaya. Administrasi Umum Angkutan Laut secara khusus meningkatkan kemampuan perusahaan penyelamat / bawah air dengan cara mengumpulkan data dari perusahaan yang benar-benar bekerja di bidang penyelamatan / pekerjaan bawah air dan perusahaan yang sehat dalam hal permodalan dan perlengkapan kerja. Ahmed mengatakan: “Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki kemampuan bersaing dengan perusahaan yang sudah ada yang bisa go public akan lahir.” Menurutnya, kegiatan penyelamatan / pekerjaan bawah air hanya dapat dilakukan oleh entitas komersial yang didirikan khusus untuk tujuan berikut: . Menteri Perhubungan telah melakukan operasi bawah air / bawah air sesuai dengan Peraturan No. 71 tahun 2013 tentang pekerjaan penyelamatan dan / atau peraturan kapal selam.

Menurut data retrospektif tahun 1990 hingga 2019, jumlah perusahaan penyelamat / pekerjaan kapal selam di Indonesia sekitar 250 perusahaan yang bergerak di bidang SIUP / pekerjaan penyelamatan kapal selam. Namun menurut hasil penilaian manajemen KPLP terhadap perusahaan penyelamat / proyek bawah air dan komunikasi hasil proyek, hanya sekitar 58 perusahaan yang aktif.

Ahmad menjelaskan lebih lanjut bahwa setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Komersial Terintegrasi Secara Elektronik, proses perizinan bagi perusahaan penyelamat / pekerja bawah air melalui Online Single Submission Organization (OSS) ) Untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Perusahaan) dan izin komersial.

Kemungkinan besar pemilik SIUP penyelamatan dan proyek bawah air yang diterbitkan sebelum tahun 2018 belum terdaftar di organisasi OSS, sedangkan SIUP yang diterbitkan sebelum tahun 2013 tidak memenuhi persyaratan perizinan. Dia menekankan.

Selain itu, pihaknya terus memberikan penyuluhan masyarakat yang lebih baik dan lebih cepat untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi, agar pelaksanaan di lapangan tidak terkendala oleh perizinan yang tidak berizin, -tanggung jawab perusahaan penyelamat dan Kegiatan kerja bawah air untuk mengoptimalkan pengembangan perusahaan penyelamat menuju Revolusi Industri 4.0 dan sosialisasi pelayanan yang sistematis, serta melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Republik Indonesia tentang pelayanan perizinan usaha elektronik yang komprehensif.

Semoga kegiatan ini Dapat membuahkan hasil yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan penyelamat / rekayasa bawah air berupa pendataan dari perusahaan penyelamat / perusahaan teknik bawah air, dan SOP penerapan SIUP di dalam negeri. Dosis penyelamatan / pekerjaan bawah air, SOP menerbitkan SIUP, dan memungkinkan kegiatan penyelamatan / pekerjaan bawah air dan layanan publik hanya berdasarkan sistem. (*)

Tinggalkan Balasan