2020-12-25 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-CQ Administrasi Umum Angkutan Laut Departemen Perhubungan membahas masalah penetapan jalur pelayaran dari Pelabuhan Longpeng (24/11/2020) pada Forum Panel Discussion (FGD) yang digelar di Hotel Mambruk di Anyer Banten, Selasa .— -Hengki Angkasawan, Direktur Departemen Navigasi, menyatakan sesuai dengan perkembangan infrastruktur dan kegiatan ekonomi di Provinsi Lampung, pelayanan angkutan penumpang dan kargo biasanya dilakukan melalui jalur udara dan laut. Mengenai pelayaran tanggal 17 17 tahun 2008, pelabuhan adalah suatu tempat yang terdiri dari daratan dan / atau perairan, dengan batasan tertentu, sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan perdagangan. -Sebenarnya, pelabuhan digunakan sebagai tempat berlabuh penumpang, embarkasi dan penurunan atau bongkar muat kargo. Oleh karena itu, pelabuhan biasanya berupa dermaga dan sandar yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan angkutan laut serta kegiatan penunjang pelabuhan lainnya, seperti Pelabuhan Banjang. Pelabuhan -Panjang kini telah berkembang menjadi pelabuhan laut untuk transportasi dan jasa antar pulau. Antar negara. Ban Ji mengatakan Pelabuhan Ban Ji dibangun secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pengguna jasa dan perkembangan perdagangan internasional, dengan menambah fasilitas dan peralatan pendukung.

Pankey Port saat ini menyediakan peralatan anchoring, tugboat, tugboat dan mooring, manajemen bongkar muat, boarding dan boarding, dan banyak kegiatan layanan lainnya. Fungsi -Beberapa dan layanan yang tersedia menjadikan pelabuhan memiliki fungsi yang sangat strategis. – Oleh karena itu, dukungan yang tepat dapat diberikan kepada pelabuhan.Untuk menjalankan fungsi tersebut, Administrasi Umum Angkutan Laut telah menetapkan jalur navigasi sesuai dengan ketentuan Perpres No. 17 tahun 2008, yang juga meliputi penetapan sistem rute, pengaturan tata cara lalu lintas dan penetapan area berlabuh armada sesuai dengan kepentingannya. .

“Kami sedang bekerja keras menyempurnakan draf Keputusan Menteri Perhubungan tentang Identifikasi Kapal Angkutan Jarak Jauh. Kami berharap dapat terwujudnya ketertiban, mobilitas dan angkutan laut yang aman di Pelabuhan Panjang untuk mendukung perekonomian Lampung dan sekitarnya”, tutup Hengki . -Kali ini departemen navigasi yang melakukan kegiatan FGD ini juga mengundang Kepala Pusat Hidrologi dan Oseanografi Angkatan Laut Indonesia, Panglima TNI AL, perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Polairud Polda Lampung, Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan sebagian Provinsi Lampung. Pemangku kepentingan, berdasarkan ketertarikannya pada rute navigasi pelabuhan yang panjang, memberikan saran, pendapat dan tanggapan dalam penentuan rute transportasi, sistem trayek, prosedur lalu lintas dan area sandar kapal di Provinsi Lampung. (*)

Tinggalkan Balasan