2020-12-24 |  Kilas Kementerian

TRIBUNNEWS.COM-Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan mengklaim kapal yang melewati Traffic Separation System (TSS) di Selat dan Selat Lombok tidak perlu membayar biaya apapun. Indonesia khususnya kawasan pada jalur ALKI telah diatur oleh hukum internasional dan peraturan perundang-undangan nasional. -Ketentuan peraturan tunduk pada “Konvensi PBB tentang Hukum Laut” (UNCLOS) dan peraturan pemerintah penomoran. Dalam 37 tahun, melibatkan hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing untuk melaksanakan hak jalan di alur laut kepulauan melalui alur laut kepulauan yang telah ditentukan. -Diblokir oleh negara pantai. Selain itu, “United Nations Convention on the Law of the Sea” juga menetapkan bahwa kapal asing yang melintasi wilayah perairan suatu negara tidak boleh dikenakan biaya transit. Menurutnya, “Law of the Sea Convention” juga mengatur bahwa hanya kapal asing di perairan lintas batas yang dapat dibayar untuk layanan tertentu yang mereka berikan. Layanan, pengisian bahan bakar dan air minum, penyimpanan yang ditentukan dan pengelolaan sampah, serta pemeliharaan dan perbaikan bawah air.

“Tentunya biaya ini dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan jumlahnya sudah ditentukan. Hengki menambahkan:“ Tanpa diskriminasi, semua kapal yang menerima jasa akan dikenakan non-pajak (PNBP) Dan biaya semacam itu.

Pada prinsipnya Selat Ta dan Lombok hanya bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan.Navigasi juga melindungi lingkungan laut di dua selat yang cukup padat tersebut.Jasa di Selat Sun Ta dan Selat Lombok, Masih diperlukan penelitian lebih lanjut dari segi bisnis, perencanaan tata guna lahan, keselamatan dan keamanan maritim.

Kita tahu bahwa TSS Selat dan Lombok akan segera dilaksanakan pada 1 Juli 2020. Hal ini diuntungkan dari International Maritime Affairs. Disetujui oleh organisasi (IMO) yang menjadikan Indonesia negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki TSS. Organisasi yang tergabung dalam ALKI (Indonesia Archipelago Maritime Route) I dan ALKI II. Khusus untuk Indonesia ini sukses. Setelah lebih dari dua tahun kerja keras, Kementerian Perhubungan mengajukan proposal TSS di negara bagian lain Selat Matahari dan Lombok agar dapat diterima oleh negara-negara anggota IMO. (*)

Tinggalkan Balasan